DPRD Jatim Dukung WFH ASN Dipindah ke Jumat, Selaras dengan Pemerintah Pusat

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur mendukung keputusan Pemprov Jatim mengubah jadwal Work From Home (WFH) ASN dari hari Rabu menjadi hari Jumat mulai Juni 2026.
• Perubahan jadwal dilakukan setelah evaluasi penerapan WFH yang telah berjalan sejak April 2026 dan dinilai perlu diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menyambut baik keputusan Pemprov yang mengubah jadwal Work From Home (WFH) ASN dari hari Rabu menjadi hari Jumat.

Lebih jauh, wakil rakyat pun meminta agar kualitas pelayanan publik harus dipastikan tetap optimal. 

Keputusan Pemprov ini berlaku mulai Juni. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan WFH yang telah berjalan setiap hari Rabu sejak awal April lalu.

"Perubahan ini menunjukkan adanya keterbukaan terhadap masukan serta komitmen untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Anggota Komisi A DPRD Jatim Saifudin Zuhri kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (2/6/2026). 

Baca juga: Mulai Juni 2026, ASN Pemprov Jatim WFH Setiap Jumat, Gubernur Khofifah: Ada Penyesuaian

Saifudin sejak awal memang mendorong agar jadwal WFH di Pemprov selaras dengan pemerintah pusat yang memilih hari Jumat.

Ia menegaskan, kritikan yang disampaikan sebelumnya bukan berarti menolak fleksibilitas kerja ASN, namun pentingnya keselarasan aturan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Sehingga, perubahan jadwal menjadi hari Jumat ini, diapresiasi oleh Saifudin Zuhri.

"Dengan penyesuaian hari WFH menjadi Jumat, maka arah kebijakan Pemprov Jatim menjadi lebih selaras dengan kebijakan nasional," jelas politisi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Batu ini. 

Baca juga: Harga Telur Anjlok, DPRD Jatim Dorong Pembentukan Bentuk BUMD Pangan

Kualitas Pelayanan Publik

Terlepas dari urusan hari, Saifudin menegaskan bahwa ke depan yang terpenting adalah memastikan kualitas pelayanan publik tetap optimal.

Jangan sampai pengaturan pola kerja berdampak pada berkurangnya akses dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

ASN harus tetap produktif, profesional dan hadir melayani rakyat, baik saat bekerja dari kantor maupun melalui skema kerja fleksibel.