216 Ribu Warga Jember Miskin, DPRD Minta Kualitas UHC Meningkat, Bupati: Pendapatan Puskesmas Naik

Ringkasan Berita:

• Angka Kemiskinan Tinggi: 216.000 warga Jember (8,67 persen) masuk kategori miskin, menjadikannya tertinggi kedua di Jawa Timur (Data BPS 2025).
• Kritik PDIP: Biaya kesehatan yang mahal dinilai Widarto sebagai pemicu utama kemiskinan berulang.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Data Badan Pusat Statistik tahun 2025, mencatat sebanyak 216 ribu warga Jember, Jawa Timur masuk dalam katagori miskin.

Jumlah tersebut persentasenya 8,67 persen dari seluruh total penduduk.

Bahkan kemiskinan ini menempati posisi kedua terbanyak di Jawa Timur.

Widarto Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengungkapkan, langkah pemerintah daerah sudah tepat menjadikan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan.

Baca juga: Ramai Kritik, Ada Maksudnya Atap Bandara Jember Berwarna Pink, Warna Tertentu Harus Dihindari

Biaya Kesehatan Jadi Pemicu Kemiskinan Berulang

"Pengentasan kemiskinan harus ditempuh melalui dua jalan utama, yakni mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya saat membacakan pandangan Umum Fraksi atas nota pengantar APBD Jember 2026, Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, mengeluarkan masyarakat terberat adalah di sektor kesehatan, sebab biaya berobat di rumah sakit sangatlah mahal.

"Ketika sakit mereka dan keluarganya seringkali kehilangan penghasilan sekaligus harus menanggung biaya pengobatan yang mahal. Sehingga kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya," ungkap Widarto.

Oleh karena itu, program Universal Health Coverage (UHC) di Jember yang sudah mencapai 98,74 persen. Kata Widarto merupakan jawaban konkret mengurangi pengeluaran masyarakat pada bidang kesehatan.

"Namun keberhasilan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan disiplin fiskal. Fraksi PDI Perjuangan menilai belum ada kejelasan dalam nota Keuangan terkait mekanisme pengendalian pembiayaan," imbuh pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jember ini.

Lebih lanjut, dia meminta Pemkab Jember untuk lebih memperkuat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.

"Mengembangkan sistem integrasi data kesehatan agar klaim BPJS lebih akurat, serta memastikan keberlanjutan UHC tanpa mengurangi ruang fiskal pembangunan produktif," ucapnya.

Selain itu, kapasitas rumah sakit daerah di Jember sudah harus di perkuat. Dia bilang, fasilitas ini merupakan pusat layanan kesehatan rakyat.

Baca juga: Pemutahiran Data UHC Jember, 12 Ribu Peserta Dinonaktifkan Karena Pindah Domisili Hingga Meninggal

"Melalui peningkatan sarana dan prasarana, penambahan tenaga medis spesialis. Maupun penguatan manajemen pelayanan agar lebih cepat, mudah dan responsif," papar Widarto lagi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Jember Akhmad Helmi Lukman mengakui, tingginya angka kemiskinan di Bumi Pandalungan.

"Berdasarkan data jumlah penerima bantuan, paling banyak di wilayah Jember Barat dan Jember Utara merupakan kantong kemiskinan," tanggapnya.

Helmi menilai, dalam upaya memutus rantai kemiskinan paling tepat adalah sektor pendidikan, guna membangun sumber daya manusia unggul agar bisa berdikari.

"Makanya program pak Prabowo dengan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan dan sekolah terintegrasi adalah sebuah upaya pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pendapatan Puskesmas meningkatkan pesat sejak diluncurkan UHC pada April 2025.

"Dari 10 Milyar per bulan di awal tahun 2025, meningkat hingga 15 Milyar pada bulan Oktober 2025," imbuhnya.

Hal itu karena Dinas Kesehatan Jember telah menyediakan anggaran untuk pengembangan sistem integrasi data kesehatan di setiap puskesmas, sehingga mudah untuk klaim BPJS.

"Rekam medik elektronik yang nantinya akan menjadi basis satu data terintegrasi untuk memudahkan layanan kesehatan termasuk memperlancar klaim BPJS yang tepat dan rinci," ulas pria yang akrab disapa Gus Fawait itu.