Pedagang Daging Sapi Jombang Protes ke Dinas Peternakan, Daging Luar Daerah Bikin Omzet Anjlok

Sebanyak 6 hingga 10 pedagang mendatangi kantor Dinas Peternakan Kabupaten Jombang untuk menyampaikan keluhan

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Samsul Arifin
Tribun Jatim Network/Anggit Puji Widodo
PEDAGANG DAGING -  Ulfa (kanan pada foto) dan Ira (tengah pada foto) saat memberikan keterangan kepada awak media di halaman Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Rabu (18/2/2026). Keluhkan banyaknya daging dari luar Jombang masuk dan merusak pasaran. 

Mereka meminta adanya penataan pasokan melalui RPH Jombang supaya harga di tingkat pasar lebih seimbang dan tidak merugikan pedagang lokal.

"Kami sudah menyampaikan keluhan ini melalui ketua kami, Pak Yono. Harapan kami ada solusi yang adil untuk semua pedagang," pungkas Ulfa.

Jagal Lokal Desak Penertiban Daging dari Luar Daerah

Peredaran daging sapi yang diduga berasal dari luar wilayah Kabupaten Jombang memicu keresahan di kalangan jagal dan pedagang lokal. Kondisi ini terutama terjadi di Pasar Legi Jombang, yang menjadi salah satu pusat perdagangan daging di kota tersebut.

Ketua Jagal Jombang, Yono, menyampaikan keberatannya atas masuknya daging dari luar daerah yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan daging hasil pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) Jombang. Menurutnya, selisih harga tersebut membuat pedagang lokal sulit bersaing.

Ia menjelaskan, harga daging dari RPH Jombang yang dijual kepada pengecer berada di kisaran Rp100 ribu per kilogram. Sementara itu, daging yang didatangkan dari luar daerah ditawarkan dengan harga antara Rp92 ribu hingga Rp95 ribu per kilogram. Perbedaan ini dinilai berdampak langsung pada penurunan harga pasar secara keseluruhan.

Tak hanya soal harga, Yono juga menyoroti peningkatan volume pengiriman daging dari luar daerah. "Jika sebelumnya distribusi hanya dilakukan dalam jumlah kecil menggunakan sepeda motor, kini pengiriman disebut mencapai tiga unit kendaraan pikap dalam sekali masuk ke wilayah Jombang," ungkap Yono di lokasi yang sama kepada awak media.

Menurutnya, daging yang beredar tersebut tidak dipotong di RPH Jombang sehingga tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Ia juga mengaku selama beberapa tahun terakhir rutin menyetorkan kontribusi kepada pemerintah daerah melalui aktivitas pemotongan di RPH, dengan nilai mencapai sekitar Rp10 juta setiap bulan.

"Saya setiap bulan itu setor Rp10 juta setiap bulan," bebernya.

Yono berharap instansi terkait segera mengambil langkah pengawasan dan penertiban untuk memastikan peredaran daging di pasar berjalan sesuai ketentuan.

"Pengawasan sangat diperlukan agar persaingan usaha tetap sehat dan pelaku usaha lokal tidak dirugikan," pungkas Yono.

Sementara itu, menanggapi hal ini, jurnalis masih mencoba melakukan upaya konfirmasi ke pihak Dinas Peternakan Kabupaten Jombang

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved