Jual Elpiji Untung Cuma Rp 200 Ribu Sebulan, Koperasi Merah Putih Nyaris Bangkrut

TRIBUNJATIM.COM - Untungnya sangat tipis sebuah koperasi di Pamekasan rugi besar.

Menjual elpiji, Koperasi Merah Putih di Pamekasan malah nyaris bangkrut.

Hal itu lantaran, tak adanya keuntungan yang besar dalam menjual gas elpiji.

Koperasi Merah Putih di Pamekasan mengalami kesulitan dalam bisnis elpiji dengan keuntungan yang hanya mencapai Rp 200.000 setiap bulan.

Hal ini diungkapkan salah satu ketua koperasi berinisial AS pada Minggu (7/9/2025).

Menurut AS, keuntungan yang diperoleh koperasi dari penjualan elpiji adalah sebesar Rp 2.000 per tabung.

Namun, suplai tabung elpiji untuk Koperasi Merah Putih dibatasi hanya 100 tabung setiap bulan.

"Tabung elpiji subsidi di Pamekasan, di toko rata-rata dijual dengan harga Rp 18 ribu," ujarnya.

Sementara itu, harga patokan dari Pertamina untuk satu tabung elpiji ke koperasi adalah Rp 16 ribu.

Dengan pembatasan suplai 100 tabung per bulan, keuntungan yang didapat koperasi hanya sebesar Rp 200.000.

Baca juga: Tampang Pelaku Mutilasi yang Habisi Nyawa Pacarnya Sendiri, Jalin Asmara Semasa Kuliah

"Jika kami menjual dengan harga yang sama seperti toko dan kios kepada masyarakat sebesar Rp 18 ribu, maka hasilnya tetap Rp 200 ribu setiap bulan," tambahnya.

AS juga menekankan bahwa keuntungan tersebut hanya akan terwujud jika semua tabung elpiji terjual.

Koperasi Merah Putih tidak diperbolehkan menjual di atas harga toko, sehingga jika harga jual diturunkan, keuntungan akan semakin berkurang dan dapat merugikan banyak pihak.

"Kita menjual di bawah harga toko, keuntungan akan lebih sedikit dan banyak pihak yang dirugikan nantinya," ujarnya.

Baca juga: Kamar Kos di Surabaya Diduga Kuat Jadi TKP Mutilasi, Pemilik Ungkap Perilaku Aneh Pelaku: Ngurus

Ketua koperasi lainnya, yang juga berinisial A, menyatakan bahwa pembatasan suplai ini menghambat pergerakan bisnis elpiji di setiap koperasi Merah Putih di Pamekasan.

"Bahkan bisa merugikan koperasi. Sebab, 100 tabung yang dijual dengan harga Rp 18 ribu hanya menghasilkan Rp 200 ribu dalam sebulan," katanya.

A menambahkan, jika pembeli harus menunggu pengantaran, koperasi akan mengalami kerugian lebih besar.

"Itu pun kalau 100 tabung diambil sendiri di koperasi oleh pembeli, jika harus diantar dipastikan akan mengalami kerugian," ungkapnya.

Koperasi Merah Putih juga menghadapi tantangan dalam pengembalian modal pinjaman dari bank himbara akibat pembatasan ini.

"Dengan keuntungan seperti itu, mana mungkin koperasi mampu mengembalikan modal ke bank himbara," keluhnya.

Ia berharap ada terobosan kebijakan untuk pengelolaan bisnis elpiji agar koperasi dapat beroperasi lebih baik.

Pembatasan suplai tabung elpiji ini disampaikan oleh Pertamina kepada semua koperasi Merah Putih di Pamekasan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker).

Kepala Bidang Koperasi Diskop UKM dan Naker Pamekasan, Baihaki, membenarkan adanya pembatasan suplai tabung elpiji ke koperasi Merah Putih.

"Iya benar untuk sementara memang masih 100 setiap bulan. Itu kebijakan Pertamina," katanya.

Saat ditanya mengenai ketentuan harga dan kebijakan pembatasan, Baihaki menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak Pertamina.

"Sepertinya pembatasan hanya untuk sementara waktu saja, nanti bisa disesuaikan," imbuhnya.

Baca juga: Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Akhirnya Bongkar Identitas, Kesal Harus Klarifikasi Berkali-kali

Koperasi di wilayah lainnya mengalami keadaan sama tak menyenangkan.

Masalah di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terungkap.

Para pengurus mengaku tak kuat harus terus nombok pakai uang pribadi.

Hal ini karena anggaran operasional dari pemerintah tak kunjung cair.

Hingga para pengurus harus memakai uang pribadi untuk menjalankan roda organisasi yang belum sepenuhnya bergerak.

Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh para pengurus meliputi ongkos fotokopi, pencetakan dokumen, pembelian meterai, pembukaan rekening koperasi di Bank Jateng, hingga keperluan penyusunan administrasi lainnya.

"Banyak ketua atau pengurus lain yang nombok untuk uang fotokopi, print, meterai, buka rekening di Bank Jateng, bikin buku koperasi, dan lainnya," kata Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Marnie, pada Jumat (25/7/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Marnie menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diklaim ke koperasi jika sudah ada modal, asalkan disertai kuitansi.

Namun, hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis mengenai operasional koperasi ke depan.

"Sebenarnya bisa diklaimkan ke koperasi jika sudah ada modal asal ada kuitansi," ujarnya.

Beban yang ditanggung pengurus bukan hanya bersifat administratif. Biaya transportasi untuk mengurus legalitas koperasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus ditanggung sendiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).

“Yang jelas, uang bensin KSB untuk wara-wiri pasti uang kami sendiri,” tambah Marnie.

Baca juga: Ekonomi Desa Lamongan Bangkit, 474 Koperasi Merah Putih Diluncurkan Serentak oleh Bupati Yuhronur

Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengurus koperasi lain di berbagai desa di Purworejo.

Marnie menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk operasional dasar koperasi.

Satu-satunya dukungan konkret dari pemerintah saat ini adalah bantuan biaya notaris melalui kerja sama dengan Bank Jateng untuk memenuhi legalitas badan hukum koperasi.

Lebih lanjut, Marnie menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya arahan teknis atau pelatihan dari pemerintah.

Ia menilai program yang seharusnya dapat menggerakkan ekonomi desa ini terkesan dijalankan terburu-buru dan minim pendampingan.

"Dari ratusan (454) kopdes/koplur, sebagian besar belum jalan. Kendala mendasar adalah permodalan, bagaimana akan jalan kalau modal belum ada?" kata Marnie.

Baca juga: Polemik Koperasi Merah Putih di Tuban Berakhir, KDMP Pucangan dan Ponpes Sunan Drajat Akhirnya Islah

Ia berharap agar ke depan, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat tidak hanya mengejar target pembentukan koperasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar koperasi dapat berdampak pada kesejahteraan warga desa.

"Harapan kami, agar pemerintah benar-benar serius dengan program koperasi Merah Putih ini. Minimal ada pendampingan yang serius," tutupnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com