Sudah Salurkan MBG, SPPG di Kota Malang belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Ringkasan Berita:

• SPPG di Kota Malang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
• SLHS merupakan syarat penting untuk menjamin kelayakan dan keamanan pangan yang disediakan oleh pengelola SPPG. 
• Sejumlah SPPG yang beroperasi di Kota Malang telah menyalurkan makanan meski belum selesai memiliki SLHS.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, belum ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Malang, Jawa Timur, yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Arif mengatakan, ada sejumlah SPPG yang sedang mengurus SLHS, namun masih belum selesai.

Ia menegaskan, SLHS merupakan syarat penting untuk menjamin kelayakan dan keamanan pangan yang disediakan oleh pengelola SPPG.  

"Belum ada satupun yang berasal dari SPPG. Padahal sertifikat itu menjadi syarat utama operasional,” ungkap Arif, Sabtu (11/10/2025).

Arif mendorong agar pengelola SPPG bisa segera menyelesaikan persyaratan SLHS.

Sejumlah SPPG yang beroperasi di Kota Malang telah menyalurkan makanan meski belum selesai memiliki SLHS.

Ada pendampingan dari ahli gizi untuk memastikan kalayakan makanan yang didistribusikan.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Malang telah dua kali menggelar rapat bersama sekretaris daerah (sekda) untuk membahas langkah penertiban dan pembinaan bagi para pengelola SPPG.

Rencananya, seluruh SPPG akan dikumpulkan untuk membahas perizinan, termasuk pengurusan SLHS.

“Informasinya, akan ada sekitar 80 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Tapi kalau tidak ada SLHS, siapa yang bisa menjamin bahwa makanannya benar-benar layak konsumsi?” ujarnya.

Selain SLHS, Arif menilai pengelola juga wajib mengurus perizinan dasar sebelum beroperasi.

Hingga saat ini, baru SPPG Tlogowaru yang telah mengajukan izin dasar bangunan.  

“Pengelolaan SPPG tidak bisa berhenti di urusan SLHS saja. Harus ada izin bangunan, OSS, dan KBLI sesuai aturan. Juknis program sudah mengatur luas bangunan hingga jenis lantai, dan itu harus dipenuhi,” tegasnya.

Baca juga: Relawan SPPG di Kediri Ikuti Seminar Keamanan Pangan, Dinkes Lakukan Percepatan Penerbitan SLHS

Diberitakan sebelumnya, SDN Dinoyo 2 Malang mengambil langkah tegas dengan mengembalikan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (9/10/2025).

Keputusan ini diambil setelah diketahui bahwa makanan yang dikirim mengeluarkan aroma tidak sedap.

Pihak sekolah menilai, makanan itu tidak layak konsumsi.

Waka Kurikulum SDN Dinoyo 2 Malang, Nunik Martin Lestari menjelaskan, saat makanan baru tiba, aroma tidak sedap tercium setelah dikeluarkan dari mobil kotak.

Nunik mengaku mencium sendiri bau tidak sedap tersebut.

"Tercium aroma yang tidak sedap," ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Setelah melakukan pemeriksaan acak pada beberapa makanan, sumber bau dipastikan berasal dari lauk ayam.

Atas temuan itu, pihak sekolah mengembalikan makanan.

"Kami khawatir ini menjadi pemicu masalah kesehatan perut bagi anak-anak," kata Nunik.

Pihak sekolah segera menghubungi distributor MBG, yang kemudian datang bersama seorang ahli gizi.

Meskipun ahli gizi tersebut sempat menyantap ayam suwir dan menyatakan tidak ada masalah, pihak sekolah tetap enggan menerima makanan yang dikirim.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendesak Pemkot Malang untuk segera menyelesaikan persoalan temuan makanan bau yang dikirim ke SDN 2 Dinoyo.

Amithya mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan agar tidak terjadi hal yang buruk ke depan.

Pengawasan yang ketat harus diterapkan karena menyangkut kesehatan anak-anak.

Amithya juga mengajak partisipasi masyarakat untuk mengawasi kualitas makanan. Pengawasan yang lebih ketat akan membantu kewaspadaan terhadap potensi keracunan.

"Mari kita sama-sama menjaga supaya program MBG berjalan baik. Sejauh ini di Kota Malang belum ada kasus serius dan itu harus terus kita jaga,” pungkasnya.

Kepala SPPG Kartika Nawa Indonesia, Muhammad Ilham Syah (25) mengatakan, pihaknya tengah menyelesaikan persyaratan untuk menerbitkan SLHS.

SPPG di tempatnya beroperasi sebelum ada ketentuan SLHS.

"Jadi kemarin kami diimbau agar Oktober ini urusan SLHS sudah selesai. Itu diharuskan kepada seluruh SPPG. Kami sudah memenuhi persyaratan itu, tinggal menunggu terbitnya," ujar Ilham.

SPPG yang ia kelola melayani 21 sekolah yang berjarak di radius 6 Km. dapur yang ia kelola saat ini dapat memiliki kapasitas produksi standar layanan maksimal 4.000 porsi.

Pada dapurnya, produksi aktual berada di angka sekitar 3.215 porsi yang saat ini melayani 21 sekolah.

Makanan itu didistribusikan ke TK/SD hingga SMP dan SMA. SPPG yang ia pimpin menaungi 50 orang.

Terdiri atas 4 orang di manajemen yakni kepala dapur, akuntan, asisten lapangan, ahli gizi. Lalu 46 orang tim pelaksana atau relawan dapur.

Untuk memastikan kualitas, dapur menerapkan standar yang dilakukan dengan disiplin ketat.

Area produksi dijaga steril. Di ruangan itu tidak ada tempat sampah, lalu dilengkapi lampu anti-serangga, blower, pendingin, hingga tirai plastik untuk menutup celah kemunginan serangga masuk.

Ilham juga mengatakan kalau relawan yang bekerja menggunakan alat pelindung diri. APD yang wajib digunakan adalah sepatu/sandal dapur, celemek, hair net, masker, dan sarung tangan.

“Semua barang yang masuk dicek. Tim sudah diedukasi bagaimana membedakan bahan yang bagus dan yang jelek,” katanya.

Ilham menjelaskan, rantai pasok dan pengolahan bahan. Dimulai dari mencari bahan. SPPG bekerja dengan beberapa supplier (termasuk UMKM), bukan semata-mata dari pasar tradisional.

Untuk memastikan kualitas bahan bakar, mereka mematok syarat utama seperti bahan harus benar-benar segar dan supplier wajib mengganti bila barang tidak memenuhi standar. Pun pengadaan ayam, pemotongan dilakukan hari itu juga lalu dikirim sehingga sampai masih dalam keadaan segar.

Setibanya bahan, ada prosedur pemeriksaan asisten lapangan dan ahli gizi mengecek kualitas.