Meski Ada Penurunan TKD, DPRD Kota Malang Pastikan APBD 2026 Tetap Utamakan Pelayanan Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita tegaskan, meski terjadi penurunan dana transfer ke daerah, APBD 2026 tetap dirancang dengan orientasi utama pada pelayanan masyarakat.
• DPRD Malang memastikan sektor pelayanan yang bersifat mendasar tetap berjalan tanpa dikurangi.
• Pemkot Malang siap mempercepat pelaksanaan program tahun 2026 melalui mekanisme lelang dini.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Terjadi penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) Kota Malang, Jawa Timur, lebih dari Rp 300 miliar.

Meski begitu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap dirancang dengan orientasi utama pada pelayanan masyarakat.

Amithya menegaskan hal itu usai penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemkot Malang terhadap Ranperda APBD 2026.

Ia menekankan, seluruh program anggaran pada akhirnya dikembalikan untuk kepentingan publik.

“APBD ini kan untuk masyarakat ya, semua untuk masyarakat. Silakan nanti program-program kebijakan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat dimanfaatkan, dan tentu harus disosialisasikan agar publik tahu apa saja yang ada di perangkat daerah,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Meski terdapat penurunan signifikan transfer ke daerah, DPRD memastikan sektor pelayanan yang bersifat mendasar tetap berjalan tanpa dikurangi.

“Kemarin kami berhitung sangat cermat. Garis bawah kami, yang juga sudah dibicarakan dengan wali kota, adalah pelayanan terhadap masyarakat jangan sampai terganggu, terutama untuk hal-hal yang sifatnya sangat prinsip,” tegas Amithya.

Ia mengakui ada beberapa program yang belum terlaksana penuh selama 12 bulan karena keterbatasan anggaran.

Namun program tersebut tetap tercantum dalam skema APBD sebagai komitmen pelaksanaan.

Baca juga: DPRD Kota Malang Minta Rencana Penambahan Dinas Tidak Mengganggu Efisiensi Anggaran

Amithya mengungkapkanm dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD memberikan sejumlah penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran untuk memperkuat efektivitas program publik.

“Beberapa penyempurnaan sudah kami sampaikan saat rapat TAPD. Itu nanti jadi bahan rekomendasi untuk menyempurnakan APBD 2026, supaya substansinya benar-benar dapat,” katanya.

Ia menilai, salah satu fokus Pemkot Malang pada 2026 yakni pemberdayaan RT melalui program pembangunan berbasis wilayah.

Amithya menegaskan pada dasarnya melanjutkan pola kebijakan terdahulu tetapi melalui kanal baru dengan skema yang lebih partisipatif.

“Yang ingin disampaikan wali kota adalah melibatkan RT untuk merasakan pembangunan bersama. Ini kanal baru, tetapi programnya tetap dalam semangat yang sama,” lanjutnya.