DPRD Kota Malang Buka Suara soal Temuan Makanan Tak Layak Pada Menu Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD Kota Malang menyoroti temuan makanan tidak layak konsumsi, seperti puding yang ditemukan belatung, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menilai pengawasan kualitas makanan perlu diperketat.
• DPRD menegaskan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab mengawasi proses mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penyimpanan dan distribusi, karena jarak waktu produksi dan pengiriman makanan cukup panjang.

TRIBUNJATIM.COM, MALANG- Temuan menu tak layak pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian DPRD Kota Malang.
 
Perlu diketahui, anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti temuan makanan tak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan.

Bayu Rekso Aji yang juga merupakan pelaku usaha katering mengatakan program MBG merupakan program nasional yang masih tergolong baru, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan.

 
“MBG ini program nasional dan sesuatu yang baru. Saya sebagai pelaku usaha katering saja, ketika menyelenggarakan pesanan sampai 500 kotak, kadang juga masih bingung,” kata Bayu di Kota Malang.

Menurut dia, kondisi tersebut bisa memunculkan berbagai persoalan di lapangan jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan pula insiden keracunan makanan.

Baca juga: Wakil Kepala BGN Pastikan Warga Bebas Kritik Program MBG di Medsos

SPPG Harus Bertanggung Jawab

Ia menegaskan tanggung jawab utama pengawasan berada pada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pihak yang mengoordinasikan penyediaan makanan dalam program tersebut.

“Ini memang menjadi tanggung jawab kepala SPPG. Itu yang harus benar-benar diawasi,” ujarnya.

Bayu menilai kemunculan belatung pada makanan menunjukkan adanya persoalan pada sistem kontrol kualitas.

 
Menurutnya, rantai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku yang datang hingga proses penyimpanan makanan sebelum didistribusikan.

“Kalau sampai ada kasus belatung, berarti kontrol kualitasnya patut dipertanyakan,” kata dia.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan katering skala besar, terdapat beberapa tahapan krusial yang harus diperhatikan, yakni penerimaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga penyimpanan sebelum makanan didistribusikan.

Selain itu, rentang waktu produksi yang cukup panjang juga menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan baik.