DPRD Kota Malang Desak Efisiensi Anggaran saat Pengadaan, Perlu Adanya Penetapan Harga Tertinggi

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku telah menerima informasi perihal desakan untuk melakukan efisiensi.

Dijelaskan Wahyu, kamus usulan di tahun pertama program RT berkelas masih mengacu pada pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya.

"Masih mengacu tahun sebelumnya, selanjutnya memang akan kami sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," katanya.

Wahyu mengatakan, sejauh ini rencana pelaksanaan Program RT berkelas sesuai dengan perencanaan awal.

Bahkan, rencananya dalam waktu dekat ini, anggaran yang telah dialokasikan akan dicairkan.

Wahyu menjelaskan, pengadaan meja dan kursi telah ditinjau kembali.

Peninjauan kembali ini berkaitan dengan banyaknya RT yang masih belum memiliki tempat penyimpanan barang.

Namun tidak semua usulan pengadaan kursi dan meja ditinjau.

Ada beberapa RT yang masih ditampung usulan meja dan kursinya.

Di sisi lain, Wahyu juga menekankan agar program RT Berkelas betul-betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

"Maka kami cocokan kembali terkait dengan usulan-usulan program kegiatan yang lain," lanjutnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, bahwa harga yang dicantumkan dalam kamus usulan adalah harga tertinggi.

Penetapan harga tersebut tidak mengacu pada harga pasaran saat ini, melainkan mengikuti ketentuan standar harga satuan.

"Kami mengikuti standar harga satuan," ujar Dwi.

Baca juga: Orang Tua Pembuang Bayi Dibungkus Kresek di Driyorejo Diburu Polisi, Diduga Hasil Hubungan Gelap

Dengan penetapan harga tertinggi itu, usulan harga bisa mengambil harga di bawahnya.

Penentuan harga tertinggi untuk membatasi nilai yang diusulkan oleh warga.

Dwi menjelaskan, selain pengadaan barang, juga terdapat program-program yang disediakan untuk penanganan banjir dalam program RT Berkelas.

Program tersebut seperti pengadaan sumur resapan, pengadaan biopori dan pembangunan gorong-gorong.

"Jadi bisa saja harganya di bawah harga maksimal," kata Dwi.