Dewan Soroti Anggaran Sampah Kota Malang Turun Drastis, Kini Cuma Rp1,1 Miliar

Ringkasan Berita:

• Anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dalam APBD 2026 dipangkas, termasuk anggaran operasional sampah yang turun dari kisaran Rp 4–5 miliar menjadi sekitar Rp 1,1 miliar.
• DPRD Kota Malang menilai isu sampah belum menjadi prioritas, meski secara nasional telah menjadi perhatian pemerintah pusat.
• Permasalahan pengelolaan sampah dipicu kondisi TPS yang dinilai 70 persen tidak layak, keterbatasan armada pengangkut

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Anggaran pengelolaan sampah di Kota Malang pada APBD 2026 mendapat sorotan dari DPRD karena dinilai belum memadai untuk menjawab persoalan di lapangan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyebut kebijakan anggaran di Pemkot Malang belum berpihak pada persoalan sampah yang kini menjadi isu krusial.

“Anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat minim,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Usulan awal alokasi anggaran di DLH sebanyak Rp 142 miliar, namun yang disetujui Rp 115 miliar.

Anggaran operasional untuk sampah ditetapkan sebesar Rp 1,1 miliar pada tahun 2026.

Jumlah ini turun drastis dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

Turunnya anggaran ini dampak dari program pengalihan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Malang. 

Arif menyebut, persoalan sampah seharusnya menjadi prioritas karena telah menjadi program nasional, termasuk perhatian pemerintah pusat.

Namun, dalam pembahasan di DPRD, anggaran untuk sektor ini belum mendapat porsi yang memadai.

“Masalah sampah ini sudah jadi isu nasional, bahkan program prioritas Presiden. Tapi ketika kami suarakan, belum juga terakomodasi maksimal karena anggaran terbagi ke perangkat daerah lain,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya beban anggaran besar di sektor lain, seperti program tertentu yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, sehingga ruang fiskal untuk penanganan sampah menjadi terbatas.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Arif mendorong DLH Kota Malang untuk lebih kreatif dalam mengelola sistem persampahan, terutama pada tahap pengangkutan dan pengelolaan di TPS.

“Dari rumah ke gerobak sebenarnya aman. Masalahnya di TPS, sering terjadi antrean dan penumpukan,” jelasnya.