DPRD Kabupaten Malang Temukan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Surat Dinas Wabup Lathifah

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Malang menemukan dugaan masalah administrasi dalam surat tugas perjalanan dinas Wakil Bupati Malang. 
• Tanda tangan Bupati Malang dalam surat tugas disebut merupakan hasil scan. 
• Inspektorat Kabupaten Malang akan diterjunkan untuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Lu'luul Isnainiyah

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - DPRD Kabupaten Malang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran administrasi yang menyeret Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, Rabu (13/5/2026).

Hasilnya ditemukan adanya tata kelola administrasi yang bermasalah sehingga Inspektrot Kabupaten Malang akan dikerahkan.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat paripurn DPRD Kabupaten Malang itu dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Kholiq. 

Kegiatan ini juga oleh Sekretaris Daerah, ketua dan anggota komisi DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). 

Rapat dengar pendapat (RDP) merupakan tindak lanjut surat resmi dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan dengan Nomor: 013/005/35.07.040.FPDIP/V/2026 pada 6 Mei 2026, 

Baca juga: Sekolah Plus Ngaji Belum Optimal, DPRD Malang Dorong Terbitkan Perbup Jadi Muatan Lokal

DPRD Soroti Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok mengatakan dalam RDP ini bertujuan untuk menyelesaikan adanya dugaan maladministrasi yaitu pemalsuan tanda tangan Bupati Malang dan kop pada surat tugas perjalanan dinas.

Perjalanan dinas ini mleibatkan Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib bersama sejumlah perwakilan dinas untuk menemui Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada Senin (27/4/2026). 

"Di sana (RDPU.red) didetailkan bahwa administrasi mana yang bermasalah dan ketemu semua. Ternyata betul beberapa dokumentasi surat bermasalah," kata Zulham.

Ia menjabarkan, temuan itu antara lain bahwa benar Bupati Malang tidak pernah menandatangani surat tugas Wabup Malang. Akan tetapi tanda tangan tersebut merupakan hasil scan. 

Inspektorat Akan Lakukan Pemeriksaan

"Pelakunya tentu buka Bu Wabup karena ini kan teknis, dan saya yakin Bu Wabup tidak tahu menahu soal teknis begini. Ada staf yang bertanggung jawab atas surat ini dan sedang kita cari," sambugnya.

Dikatakannya, permasalahan yang terjadi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang ini menjadi atensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga, harus diselesaiakan secara clear termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen palsu itu. 

Dalam waktu dekat, Inspektorat Kabupaten Malang akan turun untuk mengungkap kasus ini. Jika memang adminitrasi menyalahi aturan, maka harus ada sanksi yang dikenakan sesuai kewenangan Inspektorat.

"Di akhir rapat kami meminta kepada sekretariat daerah untuk memproses internal dulu sampai ketahuan siapa yang berperan, harapan kami bisa segera selesai," tutur anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang.

Dari rapat yang berlangsung sekira pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB itu menghasilkan sepuluh rekomendasi. Zulham menyebutkan, pada intinya harus perbaikan tata kelola pemerintahan utamanya pada proses administrasi.