Pemkot Malang Anggarkan Rp30 Miliar di APBD 2027 untuk Program Pengelolaan Sampah Modern

Ringkasan Berita:

• Pemkot Malang menyiapkan Rp30 miliar untuk program pengelolaan sampah LSDP di APBD 2027.
• Produksi sampah di Kota Malang mencapai sekitar 800 ton per hari.
• Program LSDP diarahkan untuk pengelolaan sampah modern dari hulu ke hilir.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang mulai menyiapkan langkah serius untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Salah satu upaya yang disiapkan ialah penganggaran program Local Service Delivery Project (LSDP) pada APBD 2027 dengan nilai mencapai Rp 30 miliar.

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari persiapan awal pengelolaan sampah modern di Kota Malang. Awalnya, anggaran diajukan ke pemerintah pusat hanya sekitar Rp10 miliar, namun kemudian meningkat menjadi Rp 30 miliar.

“Awalnya sekitar Rp 10 miliar, kemudian naik menjadi Rp 30 miliar. Ini bukan dana pendamping, tetapi rembes,” kata Ali Muthohirin, Senin (25/5/2026).

Menurut Ali, program tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah di Kota Malang. Nantinya, sampah tidak lagi hanya ditimbun di tempat pembuangan akhir, tetapi akan diolah agar volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan.

“Pengelolaan sampah nanti bukan hanya ditimbun, tetapi diolah. Poin utamanya memang pengelolaan sampah,” ujarnya.

Baca juga: Stok Hewan Kurban di Kabupaten Malang Tembus 99.877 Ekor Jelang Idul Adha 2026

Sampah Capai 800 Ton per Hari

Ia menyebut persoalan sampah saat ini menjadi tantangan serius bagi kota-kota besar, termasuk Kota Malang. Setiap hari, produksi sampah di Kota Malang disebut bisa mencapai sekitar 800 ton per hari. Jumlah tersebut dinilai akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan mobilitas masyarakat di Kota Malang.

“Masalah perkotaan itu sampah. Per hari bisa sampai 800 ton. Dengan jumlah penduduk sekitar 800 ribu, dan yang tinggal sampai satu juta orang di Kota Malang, kalau sampah tidak dikelola dengan baik tentu akan jadi persoalan,” katanya.

Ali menegaskan program LSDP juga menjadi bagian dari upaya mendukung instruksi Presiden terkait pengelolaan sampah menuju konsep zero waste atau nol sampah. Karena itu, Pemerintah Kota Malang menilai pembenahan pengelolaan sampah sudah sangat mendesak dilakukan.

Menurutnya, persoalan sampah selama ini tidak hanya muncul di hilir atau tempat pembuangan akhir, tetapi juga di tingkat lingkungan masyarakat hingga TPS pinggir jalan.

“Tentu ini momentum memperbaiki dari hulu sampai hilir. Keluhan masyarakat banyak. TPS di pinggir jalan juga mengganggu dan itu akan kami perbaiki semuanya,” ujarnya.

Baca juga: Kembalikan Fungsi Jalan, Pemkot Malang Tata Parkir Pasar Kebalen dan Tertibkan Jam Operasional PKL

Fokus Pengelolaan dari Hulu ke Hilir

Selain persoalan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkot Malang juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas di lapangan. Kondisi itu menyebabkan proses pemilahan sampah di TPS sering berjalan tidak optimal

Ali mengatakan, dalam beberapa kasus sopir pengangkut sampah bahkan meminta bantuan pemulung untuk memilah sampah langsung di TPS karena kekurangan pengawasan dan tenaga. Akibatnya, proses pengangkutan sampah menjadi lebih lama dan menimbulkan penumpukan di sejumlah titik TPS.