LDII Dukung Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, Minta Pelayanan pada Jemaah Optimal

Poin Penting:

• KH Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umrah RI pertama.
• Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada KH Irfan Yusuf.
• Gus Irfan dikenal sebagai sosok yang memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman keagamaan yang mumpuni.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Menteri Haji dan Umrah RI pertama, KH Irfan Yusuf dalam melakukan transformasi pelayanan haji dan umrah.

Tokoh yang akrab disapa Gus Irfan tersebut dinilai tepat. 

Melalui keterangan tertulis, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengaku tak ragu dengan kapasitas Gus Irfan.

Sebab, Gus Irfan dikenalnya sebagai sosok yang memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman keagamaan yang mumpuni.

Ini dibutuhkan untuk menangani urusan haji dan umrah. 

"Kami yakin beliau bisa menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, efisien dan penuh kebarokahan,” kata Kiai Chriswanto dalam pernyataan resminya, Rabu (10/9/2025). 

Gus Irfan adalah tokoh asal Jombang, Jawa Timur.

Ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025) lalu.

Pelantikan dilakukan setelah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dipimpin Gus Irfan kini berubah nomenklatur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Kiai Chriswanto, penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan pemimpin yang tidak saja memahami manajemen pelayanan.

Baca juga: Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk, Layanan Pendaftaran Haji di Trenggalek Masih ke Kemenag

Namun, juga memiliki kedalaman spiritual dan kepedulian terhadap jemaah.

DPP LDII berharap penyelenggaraan haji mendatang semakin berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, transparansi anggaran serta kepuasan jemaah.

Ia meyakini, Gus Irfan serta Wamen Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bisa mengatasi persoalan tersebut.

“Kami percaya Gus Irfan dan Bang Dahnil mampu mewujudkan itu. Kami menitipkan harapan besar pada jajaran Kementerian Haji dan Umrah RI ini," ujarnya.

LDII menyampaikan sejumlah poin pembenahan layanan kepada Kementerian Haji dan Umrah. Di antaranya adalah pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah tanpa diskriminasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta fasilitas. 

Lalu, efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas layanan, perhatian terhadap kesehatan, keselamatan dan kenyamanan jemaah sebagai prioritas dan peningkatan pengalaman spiritual agar jemaah pulang membawa predikat haji mabrur.

"LDII berharap pemerintah terus meningkatkan inovasi layanan, mulai dari sistem digitalisasi, edukasi manasik, hingga penguatan tenaga pendamping di lapangan. Dengan begitu, jemaah haji Indonesia bisa lebih fokus dalam beribadah. Salah satu yang paling penting adalah memperpendek antrean haji," ujarnya.