Gelapkan Bansos Rp5,28 M, Eks Kadinsos Dihukum Penjara 5 Tahun, Pengadaan Sembako Disalahgunakan

TRIBUNJATIM.COM - Kasus dugaan mark up dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Makassar menetapkan tujuh terdakwa.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dihadiri para terdakwa dan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Jalan RA Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (11/9/2025).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyampaikan bahwa ketujuh terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: Tilap Dana Desa Rp2,6 M, Kecurangan Kades & Komplotannya Terungkap Lewat Proyek Fiktif Perbaikan

Tujuh terdakwa kini dituntut 1,5 tahun hingga lima tahun penjara.

"Para terdakwa dituntut 1,5 tahun sampai 5 tahun, kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2020," kata Soetarmi.

Berikut tuntutan para terdakwa:

1. Mantan Kadinsos Makassar, Mukhtar Tahir (56)

Terdakwa mantan Kadinsos Makassar, Mukhtar Tahir (56), dituntut pidana penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta, subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Mukhtar Tahir juga diharuskan membayar uang pengganti Rp983 juta, subsidair 2 tahun 6 bulan.

Mukhtar Tahir mendapat tuntutan paling berat dalam kasus ini.

2. Wakil Direktur PT Mulia Abadi Perkasa, Salahuddin

Selanjutnya, Wakil Direktur PT Mulia Abadi Perkasa, Salahuddin, dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta.

Membayar uang pengganti Rp1,4 miliyar.

3. Direktur CV Adifa Raya Utama, Suryadi (42)

Ketiga, Direktur CV Adifa Raya Utama, Suryadi (42), dituntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta, membayar uang pengganti Rp 466 juta.