Pengakuan Sekolah yang Edarkan Surat 'Jika Keracunan MBG Maka Tanggung Jawab Ortu', Kini Ditarik

Menurut Wahid, munculnya polemik disebabkan kurangnya koordinasi di lapangan. Ia mengingatkan lembaga pendidikan agar berkonsultasi sebelum menerbitkan surat resmi.

“Kadang di lapangan memang ada dinamika. Karena itu fungsi komunikasi dan koordinasi harus terus diperkuat. Intinya, Kemenag Jateng tetap satu suara: mendukung penuh program MBG,” tegasnya.

Baca juga: Cara Dipertahankan Ponorogo Bina Petani Tembakau di Bumi Reog Agar Tak Merugi

Pertemuan koordinasi pada Senin (15/9/2025) yang dihadiri Badan Gizi Nasional, Kepala SPPG, dan pihak madrasah menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyelenggara MBG apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan.

Artinya, siswa dan orang tua tidak boleh dibebani risiko apabila terjadi masalah kesehatan akibat program yang dilaksanakan pemerintah.

Protes Publik soal Kualitas MBG

Kontroversi tidak hanya soal surat pernyataan, tetapi juga menyangkut kualitas menu MBG di sejumlah daerah.

Beberapa orang tua siswa di Bojonegoro, misalnya, mengaku kecewa karena menu yang dibagikan jauh dari standar gizi.

“Ini gizinya di mana? Katanya makan bergizi?” keluh seorang wali murid, H, setelah anaknya menerima kotak makan berisi nasi, tempe goreng, dan tiga butir anggur.

Orang tua lain bernama Siti menuturkan menu sebelumnya hanya terdiri dari roti tawar, sayuran mentah, tahu, dan telur dadar tipis.

Pihak pengelola MBG kemudian melakukan evaluasi setelah mendapat laporan tersebut.

Zula, perwakilan yayasan, menjelaskan bahwa menu sebenarnya sudah sesuai standar gizi, hanya tampilan penyajian yang kurang menarik.

“Seharusnya bola daging dan irisan wortel disajikan terpisah dari nasi, sehingga nampan makannya bisa penuh dan tampilannya lebih baik lagi. Untuk ke depan sudah kita evaluasi, insyaallah hal demikian tidak terulang lagi,” ujar Zula.

Sementara itu, Wahid menegaskan kembali bahwa kasus di Brebes menjadi pembelajaran agar sekolah tidak membuat aturan sendiri tanpa koordinasi.

“Tidak ada instruksi dari kami untuk membuat surat pernyataan semacam itu. Ini murni inisiatif sekolah setelah mendapat masukan dari aslap,” katanya.

Kemenag berharap klarifikasi ini bisa meredakan polemik sekaligus memastikan bahwa program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com