Kisah Perjuangan Demi Selembar SKCK, PPPK Paruh Waktu sampai Habiskan Rp3 Juta: Semoga Tidak Sia-sia

TRIBUNJATIM.COM - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) jadi salah satu syarat administrasi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai tahapan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).

Awalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan batas akhir pengisian DRH hanya sampai 15 September 2025.

Namun, tenggat waktu ini akhirnya diperpanjang hingga 22 September 2025.

Baca juga: Pengakuan Orang Tua Bantah Biarkan Anaknya Aniaya Guru SMAN 1 Sinjai di Ruang BK: Bikin Malu

Hal itu karena medan yang sulit dan antrean yang membludak di Mapolres Nunukan.

Perjuangan demi mendapatkan selembar SKCK memang tak mudah.

Seperti dialami peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pedalaman Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara.

Mereka harus menembus jalanan rusak, bermalam di hutan, hingga mengeluarkan biaya hingga Rp3 juta.

Camat Krayan Induk, Roni Firdaus menyebut, warga harus berjuang menembus jalanan berlumpur menuju Bandara Long Bawan.

"Kalau dari Long Bawan, tinggal naik pesawat sekitar Rp500.000 ke Nunukan," kata Roni, Selasa (16/9/2025).

"Kalau yang dari wilayah Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan Barat, mereka harus bermalam di hutan, menginap lagi di Long Bawan, baru terbang ke Nunukan," jelasnya, melansir Kompas.com.

Transportasi darat di Krayan juga jauh lebih mahal.

"Antar Kecamatan saja bedanya sudah Rp500.000," tambahnya.

Selain itu, kapasitas pesawat perintis terbatas, hanya sekitar 10 penumpang.

Oleh karena itu, sebagian peserta PPPK terpaksa menumpang pesawat TNI dari Tarakan–Krayan.

Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Nunukan menggunakan kapal cepat.