Dorong Daya Beli Masyarakat Lewat Penebalan Stimulus 

TRIBUNJATIM.COM - Data BPS pada Agustus 2025, terjadi defasi sebesar 0,08 persen secara buanan (mtm). artinya ada indikasi tekanan daya beli yang terjadi di masyarakat.

Andil deflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andi inflasinya sebesar 0,08 persen. komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar : tomat, 0,10 persen,  cabai rawit 0,07 persen. 

Survei konsumen bank Indonesia menunjukkan bahwa Indeks kondisi ekonomi  turun dari 106,6 menjadi 105,1 pada Agustus 2025. begitu pula dengan Indeks keyakinan konsumen dari 118,1 menjadi 117,2 pada Agustus 2025, serta Indeks Ekspektasi Konsumen yang juga turun dari 129,6 menjadi 129,2 pada Agustus 2025. 

secara bulanan, Data BI menunjukkan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) diindikasikan mengalami kontraksi 4,1 persen (mtm) pada Juli 2025, lebih dalam dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar 0,2 persen (mtm). 

Indeks penjuaan riil pada Agustus 2025 diperkirakan  masih kontraksi sebesar 0,3 persen (mtm), meskipun hal ini merupakan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya di angka 4,1persen (mtm), atas dasar angka angka diatas, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat bahwa APBN harus berperan penting sebagai kekuatan shock absorber.

Melihat situasi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber dalam menghadapi tekanan ekonomi ini.

“Sebagai respon cepat menempatkan APBN sebagai peran tersebut, terutama pada tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan alokasi anggaran sebesar Rp16,23 triliun untuk membiayai stimulus guna mendorong daya beli masyarakat,” ujar Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (18/9/2025).

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan bantuan langsung yang menyasar kelompok masyarakat paling terdampak.

Atas permintaan Ketua DPR RI dalam forum konsultasi bersama pimpinan DPR dan Banggar, maka disepakati usulan penambahan bantuan berupa distribusi minyak goreng kepada 20 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin.

“Banggar merekomendasikan kepada pemerintah, melalui APBN 2025, untuk menambah bantuan berupa minyak goreng kepada masyarakat rumah tangga miskin dan rentan miskin, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 juta keluarga,” tegas Said.

Rekomendasi tersebut langsung disetujui oleh Menteri Keuangan dalam rapat kerja hari ini. Banggar DPR pun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi yang menekan masyarakat bawah.

“Kami mengapresiasi atas respon langsung Menteri Keuangan untuk menambah penebalan stimulan tersebut,” pungkasnya