Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Keterlibatan TNI dalam Program MBG Jadi Sorotan DPRD, Alasan Dandim: Karena Situasi Tidak Perang

Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora kini angkat bicara terkait keterlibatan TNI dalam program MBG.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.com/Aria Rusta - Tribun Timur
TNI TERLIBAT MBG - Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Agung Cahyono, usai konferensi pers di Makodim Blora, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025). Keterlibatan TNI dalam program MBG di Blora disorot Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto. 

TRIBUNJATIM.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini sedang dalam sorotan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten yang menangani MBG.

Selain memanggil Koordinator SPPG, pihaknya turut mengundang Dinas Pendidikan.

Baca juga: Mbah Welas Karto Diminta Foto Terlihat Miskin, Nangis Uang Rp700 Ribu & Cincin Emas Malah Raib

Mereka diundang untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025).

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto mengatakan, pihaknya memanggil kedua pihak tersebut untuk menyikapi aduan masyarakat terkait program pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.

Di sela-sela rapat yang diskors, Subroto menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG di Kabupaten Blora.

Dia menilai, aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) saat ini disibukkan dengan tugas mengurusi MBG.

"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil. Ini kan aneh. Kodim Koramil tugasnya kan perang. Ini kon (diperintahkan) ngurusi makanan," jelas dia.

Politikus PDIP ini mengaku tidak masalah apabila pernyataan tersebut bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.

"Aku dibenci Kodim ora (tidak) apa-apa. Dibenci tentara ora (tidak) apa-apa," kata dia.

Dia juga menerangkan bahwa keberadaan MBG di Kabupaten Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).

"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu, harus seperti apa itu speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujar dia.

Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga mempertanyakan anggaran besar namun tidak ada yang mengawasi.

"Ini kan yo enggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita besok biar jadi pintar," kata Subroto.

"Tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan. BGN, tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terangnya.

Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, saat masa skorsing rapat dengar pendapat terkait program MBG di kantor DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025).
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, saat masa skorsing rapat dengar pendapat terkait program MBG di kantor DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025). (KOMPAS.com/Aria Rusta)
Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved