Wali Murid Heran Disuruh Bayar LKS Rp 140 Ribu Padahal Pemkot Sudah Gratiskan, Malah Dibentak Guru

Muntholib menjelaskan, rencana pembangunan fasilitas sekolah dipaparkan dalam rapat komite yang melibatkan wali murid kelas X pada Jumat (15/8/2025).

Sebelum pembahasan iuran, rapat diawali dengan kegiatan istighosah bersama.

“Kemarin kan memang begitu, perkumpulan wali murid itu acaranya yang pertama istighosah untuk doa bersama. Setelah itu kami memaparkan kegiatan yang kemarin sudah kami lakukan,” ujar Muntholib.

Dalam rapat tersebut, pihak sekolah bersama komite menjelaskan rencana pembangunan sejumlah fasilitas untuk periode tahun ajaran 2025-2026.

Fasilitas yang akan dibangun antara lain jogging track di lapangan sekolah, tempat parkir siswa, renovasi tempat parkir guru, serta perbaikan kusen di ruang praktik perhotelan.

“Selama ini kalau anak-anak olahraga perlu lari, mereka lari di jalan. Kalau ada apa-apa, saya yang kena dampaknya. Maka kami putuskan membuat jogging track di lapangan sekolah,” kata Muntholib.

Menurutnya, total kebutuhan pembangunan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Namun, besaran iuran yang disepakati dalam rapat bersama wali murid hanya Rp 1,5 juta per siswa baru.

“Tidak begitu (ada kesepakatan iuran Rp 1,5 juta), karena sesuai dengan kalkulasi kebutuhannya sebenarnya lebih tinggi. Akan tetapi dari wali murid yang menyuarakan sekian itu (Rp 1,5 juta),” jelas Muntholib.

Ia menegaskan, iuran partisipasi bersifat sukarela dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wali murid.

Baca juga: Wabup Syok Siswa SD Ngaku Ada Iuran Bayar LKS, Guru Langsung Buru-buru Jawab: untuk di Rumah

Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur di Kabupaten Jombang, Pinky Hidayati, membenarkan adanya iuran yang dihimpun oleh komite sekolah.

Menurutnya, iuran tersebut merupakan hasil kesepakatan antara komite dan wali murid kelas X SMKN 1 Jombang.

“Kepala sekolah sudah kami konfirmasi, bahwasanya hal ini telah melalui rapat komite sekolah dengan wali murid,” kata Pinky saat ditemui di SMKN 1 Jombang, Kamis (21/8/2025).

Pinky menjelaskan, sebelum ada kesepakatan, pihak sekolah terlebih dahulu memaparkan rencana pembangunan yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh dana yang tersedia.

“Dan, untuk kebutuhan ini masih belum bisa dipenuhi dari anggaran yang tersedia, sehingga membutuhkan juga support dari komite sekolah,” ujar dia.

Ia menegaskan, iuran tersebut bukan pungutan wajib, melainkan sumbangan sukarela.

“Seperti yang sudah disampaikan, bahwa ini sifatnya sumbangan sukarela dan tidak ada pemaksaan,” tambahnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com