1 Juta Kasus Menumpuk di Pengadilan India, Perkara Pembunuhan Baru Diputus setelah 40 Tahun

Pada April lalu, sebuah kasus pemerkosaan dan pembunuhan baru diputus setelah lebih dari 40 tahun.

Saat putusan dibacakan, empat dari lima terpidana telah meninggal, sementara satu orang yang masih hidup diperintahkan menyerahkan diri.

Situasi ini memicu desakan dari para pengacara agar lebih banyak hakim diangkat.

Pada Januari 2025, Mahkamah Agung India bahkan menyebut daftar perkara di Pengadilan Tinggi Allahabad sudah “tidak bisa diprediksi dan lumpuh total”.

Meski pengacara telah lama meminta pembentukan majelis hakim tambahan, seperti yang dilakukan di Lucknow, prosesnya sangat lambat.

Baca juga: Sosok Sangun Ragahdo, Pengacara Tasya Farasya yang Jadi Sorotan di Sidang Cerai dengan Ahmad Assegaf

Penunjukan hakim baru harus melewati seleksi berlapis: dari pengadilan tinggi, pemerintah negara bagian, pemerintah federal, hingga Ketua Mahkamah Agung India.

Kesulitannya bertambah karena ketua pengadilan sering berasal dari luar daerah sehingga tidak mengenal calon hakim maupun pengacara setempat.

Tahun lalu, Mahkamah Agung hanya merekomendasikan satu pengangkatan hakim baru, padahal hampir separuh kursi di Allahabad kosong.

Beberapa kemajuan terjadi tahun ini setelah 40 hakim baru ditambahkan. Namun, antrean perkara masih begitu besar.

Para ahli memperkirakan, bahkan jika seluruh kursi hakim terisi penuh, masing-masing hakim tetap harus menangani lebih dari 7.000 kasus yang tertunda.

Melansir dari laman eurasiangroup.org, India menganut sistem federal yang terdiri dari Pemerintah Pusat atau Persatuan, dan Pemerintah Negara Bagian.

Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Parlemen yang terdiri dari dua majelis, yaitu Rajya Sabha (Dewan Negara Bagian) sebagai majelis tinggi, dan Lok Sabha (Dewan Rakyat) sebagai majelis rendah.

Rajya Sabha adalah badan permanen dan tidak dapat dibubarkan. Lok Sabha terdiri dari perwakilan yang dipilih melalui pemilihan langsung.

Semua legislasi memerlukan persetujuan dari kedua majelis parlemen.

Dalam hal legislasi keuangan dan legislasi terkait, kehendak Lok Sabha yang berlaku.