Pasukan Veteran Kaget Tanah 1,4 Hektare yang Ia Huni Terancam Lepas, Teringat Dipaksa Tanda Tangan

TRIBUNJATIM.COM - Nasib seorang kakek terkejut tanah yang selama ini ia huni dan garap malah terancam lepas.

Tanah yang sudah ia garap selama puluhan tahun itu ternyata sudah beralih kepemilikan.

Kakek itu merupakan seorang pejuang veteran di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Kasus itu terkuak setelah korban tak bisa lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti biasanya.

Baca juga: Mbah Walem Kaget Terancam Kehilangan Tanah Warisan Orang Tua usai Datangi BPN, Sawah Berpindah Nama

Hal itu tak lepas dari nama wajib pajak yang telah berganti tanpa sepengetahuannya.

Husain Daeng Sanre (94), seorang veteran pejuang kemerdekaan, harus menghadapi kenyataan pahit.

Veteran adalah sebutan untuk orang yang pernah bertugas dalam dinas militer, terutama mereka yang ikut berperang membela negara.

Di Indonesia, istilah ini juga merujuk pada pejuang kemerdekaan atau mantan anggota TNI yang sudah purna tugas.

Lahan seluas 1,4 hektar miliknya di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang terdiri dari persawahan, kebun, dan bangunan, mendadak berpindah tangan.

"Selama ini saya garap, tapi pada tahun 2023 saya sudah tidak bisa bayar pajak, alasannya ini tanah sudah bukan saya yang punya," kata Husain Daeng Sanre saat dikonfirmasi Kompas.com di kediamannya, Senin (6/10/2025).

Menurut informasi yang dihimpun, lahan tersebut merupakan hasil jerih payah Husain.

Awalnya lahan tersebut adalah hutan belantara yang kini telah menjadi area permukiman.

Lahan itu ia rintis sejak 1950, setelah berhenti berjuang sebagai pejuang kemerdekaan.

"Saya dulu tergabung dalam pasukan gerilya dan pasukan ini dibubarkan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari situlah saya mulai membuka lahan ini pada tahun 1950 dan saya bayar pajak sejak tahun 1952 sampai tahun 2022," ungkap Husain, yang masih berstatus anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Kasus sengketa tanah ini mulai tercium saat Husain hendak membayar PBB pada 2023.

Namanya sebagai wajib pajak telah hilang dan digantikan oleh orang lain.

"Ini lahan tidak pernah saya serahkan ke orang lain kecuali ke anak-anakku, tapi ini nama pembayar pajak sudah bukan saya, tetapi orang lain, bukan juga atas nama anak-anakku," tegas Husain.

Pernah Diminta Menandatangani Kertas

Meski begitu, ia teringat sebuah peristiwa beberapa tahun lalu.

Husain mengaku pernah didatangi seseorang bernama Lukman Hakim bersama sekretaris desa untuk menandatangani secarik kertas yang isinya tidak ia ketahui.

"Pernah dulu dia (Lukman Hakim) datang minta tanda tangan tapi waktu itu saya sakit tapi dia paksa bahkan saya sempat hanya untuk apa itu tanda tangan tetapi dia bilang tidak usah khawatir tanda tangan saja ini ada pak Sekdes" kata Husain Daeng Sanre.

Kades Bantah Soal Pengalihan Hak Tanah

Sementara itu, Kepala Desa Lantang, Hamzah, yang dikonfirmasi secara terpisah, membantah pernah mengeluarkan rekomendasi terkait pengalihan hak tersebut.

Ia berharap kasus ini dapat diselesaikan secara damai.

"Saya tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat pengalihan nama pembayar pajak dan saya berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan," kata Hamzah kepada Kompas.com.

Selama ini, korban hanya memegang alas hak berupa bukti pembayaran pajak sejak 1952 dan belum sempat membuat sertifikat.

Merasa menjadi korban dugaan penipuan dan penyerobotan lahan, Husain berencana akan segera menempuh jalur hukum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com