Meski Bakal Dapat Insentif Rp100 Ribu, PGRI Purworejo Tolak Guru Cicipi MBG: Tidak Sepadan Risikonya

Terkait kasus banyaknya siswa di SMPN 8 dan SMAN 3 yang diduga keracunan usai menyantap MBG, Irianto menyatakan, MBG melalui pengawasan ketat.

Penyedia harus bertanggung jawab dari mulai makanan tersebut sudah layak dan disajikan serta dikonsumsi.

"Kejadian ini harus diusut dengan tuntas karena jangan sampai pada saat SPPG ini melakukan yang sudah terbaik dan tidak disebabkan dari sana, misalnya ada orang iseng dan lain sebagainya."

"Itu kan kasihan nanti mereka sudah mengeluarkan uang," tandas Irianto.

Lebih lanjut, Irianto menyarankan agar pengelolaan program MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah.

"Memang MBG ini membawa banyak manfaat bagi siswa. Tapi alangkah lebih baik jika pengelolaannya diserahkan kepada sekolah masing-masing melalui komite dan orang tua siswa," ujar Irianto, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Wasroni Bisa Jadi Miliarder usai Temukan Batu Disebut Meteor Hitam, Jatuh di Pekarangan: Tidak Panas

Irianto menilai, proses penyajian makanan akan lebih higienis dan mudah diawasi, jika MBG dikelola langsung oleh sekolah.

Ia mencontohkan, jumlah siswa di sekolah umumnya berkisar di bawah 1.000 orang, sehingga kapasitas produksi lebih kecil dan makanan bisa disajikan dalam kondisi segar.

"Sekolah itu kan paling banyak 700 siswa. Kalau masak untuk 700 orang, masih bisa fresh dan aman dikonsumsi."

"Tapi kalau harus menyiapkan sampai 3.000 porsi, tentu waktu masaknya lama."

"Yang dimasak lebih dulu bisa saja sudah tidak layak saji saat sampai ke sekolah," jelasnya.

Menurut Irianto, skema pengelolaan berbasis sekolah juga bisa meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu makanan.

"Saya yakin para orang tua akan lebih tenang jika MBG dikelola oleh sekolah dengan melibatkan komite. Selain transparan, juga bisa meminimalkan risiko terjadinya kasus yang tidak diinginkan," tandasnya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dan keterlibatan tenaga ahli gizi dalam proses pelaksanaan program, agar standar kesehatan tetap terpenuhi.

Usulan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran publik setelah dua kasus keracunan siswa terjadi di Kabupaten Purworejo dalam waktu yang berdekatan.

Baca juga: Raup Rp3 M dari Pemalsuan SIM, Cara Curang Pelaku Terungkap di Rumahnya, Polisi Sita Printer