Sudah Digaji Pakai Uang Rakyat, 119 Pegawai Desa Masih Klaim BLT Pengangguran, Negara Rugi Rp3,5 M

TRIBUNJATIM.COM - Imbas ulah ratusan pegawai desa yang korupsi dana bantuan pengangguran, negara rugi mencapai Rp3,5 miliar.

Kasus ini terjadi di Provinsi Sichuan, China.

Sebanyak 119 pegawai desa dilaporkan mengeklaim dana bantuan kesejahteraan bagi pengangguran.

Padahal mereka telah mendapat gaji bulanan yang berasal dari uang rakyat.

Mirisnya praktik korupsi ini telah berlangsung sejak 2014 di 43 desa dengan total kerugian negara sebesar 1,5 juta yuan (sekitar Rp 3,5 miliar), dikutip dari The Paper, Jumat (10/10/2025).

Kasus ini terungkap ketika departemen sumber daya manusia (SDM) dan jaminan sosial Provinsi Sichuan mendeteksi anomali selama pemeriksaan data rutin.

Diketahui, para pegawai yang dilaporkan memiliki pendapatan tetap melebihi upah minimum setempat sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengambil dana bantuan itu.

Baca juga: Kades Wahyudi Syok Dana Desa Rp 1 Miliar Sisa Rp47 Ribu, Bendahara Sudah Hilang saat Rumah Digeruduk

Mendapat hukuman ringan

Departemen jaminan sosial umumnya memeriksa kelayakan tunjangan pengangguran dengan mengecek kontrak kerja formal dan jaminan sosial yang dimiliki seseorang.

Sebab, jaminan sosial merupakan kewajiban yang perlu dibayarkan mereka yang telah bekerja.

Namun, sebagian besar pegawai desa tidak diwajibkan memiliki jaminan sosial, tidak punya kontrak resmi, serta memilih untuk tidak melaporkan status pekerjaan di berkas kepegawaian negeri sipil.

Karena itu, mereka dapat memanfaatkan celah ini untuk mengeklaim dan terverifikasi mendapat tunjangan pengangguran.

Salah satunya, kader desa dengan nama samaran Wang Lin yang mengaku telah mengeklaim tunjangan pengangguran sejak ia keluar dari perusahaan swasta.

Ia terus mengambil tunjangan senilai 1000 yuan (sekitar Rp 2,3 juta) per bulan setelah menjadi kader desa yang mengelola urusan kelompok perempuan.

"Tidak ada yang mengungkit masalah ini, jadi saya biarkan saja,” ujar Wang Lin, dikutip dari SCMP, Jumat (10/10/2025), via Kompas.com.

Sementara itu, petugas pemberantasan korupsi, La Lei mengatakan banyaknya pegawai yang lambat melaporkan perubahan status pekerjaan menjadi masalah yang sedang dihadapi.

Pejabat desa yang tertangkap biasanya akan diberi hukuman ringan berupa peringatan dan tuntutan untuk mengembalikan uang.

Baca juga: Disodori 87 Nama Kreditur Palsu, Ketua LPD Bisa Tilap Dana Desa Rp 20 M, Beraksi Sejak Tahun 2024

105 pejabat menyerahkan diri

Setelah kejanggalan data ditemukan, pihak berwenang meluncurkan kampanye pembersihan khusus.

Badan disiplin setempat mengatakan bahwa sebagian besar kasus melibatkan jumlah yang relatif kecil, yaitu sekitar 5.000 yuan (sekitar Rp 11,6 juta) dan dengan niat untuk menipu ringan.

Sebanyak 105 pegawai juga telah mengakui kecurangannya, dengan 24 di antaranya diberi peringatan atau menghadapi tindakan pendisplinan.

Dilaporkan, semua dana yang dicuri telah dikembalikan dan pihak berwenang sudah meningkatkan sistem data mereka untuk mencegah kasus seriupa.

Dengan begitu, pejabat akar rumput dapat dilacak dengan lebih baik.

Selain itu, sistem jaminan sosial sedang diintegrasikan dengan data ketenagakerjaan.

Peraturan dan pengawasan yang lebih ketat juga sedang diterapkan, termasuk audit rutin dan proses pelaporan yang transparan.

Sichuan telah memeriksa catatan hampir 290.000 pejabat sejak 2014 dan menyerahkan detail 227 kasus kepada pengawas disiplin.

Baca juga: Janji Ketua Bumdes usai Mengaku Gelapkan Dana Desa Rp 187 Juta, Dicicil Sampai Akhir September 2025

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com