Sudah Dibuatkan Rumah Pensiun Rp 120 Miliar, Jokowi Ogah Pindah: Senang Apapun Bentuknya

“Ya bisa saja dipakai untuk pertemuan-pertemuan atau menerima tamu,” jelasnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan rumah itu bisa dimanfaatkan publik di kemudian hari.

Namun, ia menegaskan tidak akan berpindah domisili.

“Ya bisa saja (dibuka untuk publik). Enggak pindah domisili. Tetap di Sumber,” katanya.

Rumah dua lantai tersebut diketahui sudah memasuki tahap pengerjaan sekitar 90 persen, terdiri atas bangunan utama, halaman, dan taman.

“Sudah tahu itu, tanya saya 90 persen jadi. Dua lantai,” ujarnya sambil tersenyum. 

Jokowi mengatakan saat ini rumah tersebut masih dalam kewenangan negara.

“Rumah itu masih kewenangan di Kementerian Sekretariat Negara karena masih belum diserahkan pada saya, dan saya melihat juga belum selesai,” kata Jokowi.

Lokasi rumah tersebut cukup strategis, di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, sekitar 13 menit dari Bandara Adi Soemarmo. 

Area sekitar tidak bersebelahan langsung dengan permukiman warga, melainkan diapit dua rumah makan dan dekat dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Kehadiran rumah pensiun Jokowi itu disambut positif oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa Blulukan, Slamet Wiyono, mengatakan pemerintah desa berharap rumah tersebut bisa segera ditempati dan memberi manfaat bagi warga sekitar.

“Harapannya bisa selesai dan ditempati. Harapannya warga masyarakat bisa berinteraksi dengan beliaunya,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Ia juga berharap kehadiran Jokowi di Desa Blulukan nantinya membawa kontribusi positif bagi masyarakat.

“Yang jelas, suatu kehormatan di desa kami dengan adanya RI 1 ke-7 ada di desa kami, barangkali bisa berkontribusi di Desa Blulukan, terlebih putra beliau kan juga RI 2 ya. Harapan kami tetap ada kontribusi, dalam bentuk apa ya, barangkali kalau sudah beliau ada di desa kami. Kami bisa merapat ke beliau untuk sharing-sharing,” jelasnya.

Baca juga: Dulu Wanita Berhijab Kecele Beli, Kini sudah Tak Tampak Sejak Dipasangi Tulisan Bakso Babi

Setiap mantan Presiden Republik Indonesia berhak mendapatkan rumah pensiun dari negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.