Batal Turunkan PPN Jadi 8 Persen, Purbaya Akui Dirinya Pelit: Negara Bisa Rugi Rp 70 Triliun

TRIBUNJATIM.COM - Sebelum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa duduk di kursi kementerian, sempat ada wacana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen.

Beberapa bulan lalu, wacana ini mungkin terasa seperti ide populer yang mudah dijual ke publik.

Namun kini, setelah ia benar-benar menjadi Menkeu, kenyataannya jauh lebih kompleks.

Baca juga: Gadis 3 Kali Hilang Sejak Ditinggal Ibu Pergi ke Hong Kong, Pesan Terakhir Bikin Keluarga Khawatir

Setiap satu persen yang turun, berarti Rp70 triliun pendapatan negara yang lenyap angka yang bisa mengguncang fondasi fiskal bila tak diperhitungkan dengan cermat.

"Waktu di luar saya enaknya juga ngomong gitu, 'Turunin aja ke 8 persen'," ujar Purbaya, diselingi tawa kecil terdengar getir.

"Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap satu persen turun, saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun." lanjutnya.

"Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir," kata Purbaya.

Ucapan tersebut, meski dibalut kelakar, mencerminkan dilema besar seorang pengambil kebijakan.

Menurunkan tarif pajak memang bisa menggairahkan konsumsi masyarakat.

Tapi di sisi lain, bisa membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar.

Oleh karena itu, keputusan besar tersebut ia tunda bukan karena takut

Akan tetapi karena sadar bahwa setiap langkahnya kini diawasi oleh logika fiskal yang tak mengenal kompromi.

Purbaya menjelaskan, keputusan terkait pajak tak boleh diambil tanpa landasan data yang solid.

Pemerintah, katanya, harus lebih dulu memastikan kemampuan riil penerimaan pajak dan bea cukai.

Terutama setelah sistem administrasi pajak terbaru, Coretax, berjalan optimal.

Sistem yang resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025 tersebut sejatinya digadang-gadang menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan nasional.

Namun, realita di lapangan masih jauh dari ideal.

Gangguan teknis masih kerap terjadi, membuat pengumpulan pajak belum maksimal seperti harapan awal.

"Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi penerimaan saya yang real berapa."

"Nanti kalau saya turunkan, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," jelasnya dengan nada penuh kalkulasi.

Baca juga: Proyek Kereta Whoosh Disebut Jokowi Bukan Buat Cari Untung, Menkeu Purbaya: Ada Betulnya Sedikit

Kehati-hatian, bagi Purbaya, bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral seorang menteri keuangan.

Ia tak ingin kebijakan populis justru berujung pada guncangan fiskal yang berbahaya.

"Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya katanya konyol, enggak konyol-konyol amat."

"Saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas tiga persen defisit saya," ujarnya, disambut tawa kecil dari para pejabat di sekitarnya.

Namun di balik gurauan tersebut, tersirat kesadaran bahwa setiap keputusan fiskal adalah pertaruhan reputasi dan kepercayaan publik.

Kini, Purbaya memilih menahan diri.

Fokus utamanya bukan pada penurunan tarif, melainkan membenahi Coretax agar benar-benar solid.

Ia menargetkan perbaikan sistem rampung dalam dua kuartal ke depan, sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pajak.

"Saya akan perbaiki Coretax sekarang sampai dua kuartal ke depan. Mungkin akhir Kuartal I (2026) saya sudah lihat," ujarnya optimistis.

Meski demikian, pintu untuk penurunan PPN di masa depan tidak tertutup rapat.

Purbaya mengakui, jika ekonomi nasional menguat dan penerimaan negara membaik, ia akan membuka kembali peluang itu sebagai langkah untuk mendorong daya beli masyarakat.

"Nanti akan kita lihat bisa enggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," tuturnya.

Dalam dunia fiskal yang dingin dan penuh angka, Purbaya memilih berdiri di jalur kehati-hatian.

Ia bukan menteri yang terburu-buru mengambil langkah populis hanya demi sorotan publik.

Ia tahu, di balik satu persen PPN yang tampak kecil di mata rakyat, tersimpan konsekuensi senilai Rp70 triliun dan tanggung jawab besar menjaga keseimbangan negara.

Di penghujung hari, di balik layar penuh data dan tatapan tajam para analis, Purbaya tampak seperti seorang penjaga bendungan besar: menahan derasnya arus demi menjaga negeri agar tak jebol.

Dalam dunia di mana satu persen bisa menentukan nasib fiskal, sikap 'pelit dan hati-hati' bukan kelemahan.

Melainkan bentuk keberanian yang paling sunyi.

Baca juga: Warga Mengeluh Banyak yang Gagal Beli Rumah Subsidi Lantaran Terjerat Pinjol, Minta Tolong Purbaya

Sebelumnya, Purbaya membalas kritikan yang dilontarkan oleh Hasan Nasbi.

Ia 'tampar balik' sindiran Hasan Nasbi pakai data survei.

Ia menegaskan, kebijakannya saat ini justru berhasil secara perlahan meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga stabilitas.

Purbaya pun menunjukkan hasil survei kepercayaan masyarakat yang mengalami kenaikan ke hadapan awak media.

Survei tersebut telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini, keadaan buruk," ucap Purbaya.

"Ini kemarin waktu bulan Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini, terjadi banyaknya demo," lanjutnya.

"Tapi setelah kita melakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos."

"Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah," terang Purbaya lagi.

Ia mengatakannya sambil menunjukkan hasil survei di kertas ke hadapan awak media, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (28/10/2025).

Kepercayaan masyarakat mulai membaik dan cenderung stabil setelah Purbaya mengambil kebijakan dengan gayanya yang dinilai sebagian besar kalangan seperti 'koboi'.

"Sudah stabil lagi. Jadi, stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya (Hasan Nasbi)," katanya.

Pemulihan kepercayaan publik, katanya, seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.

"Karena ekonomi memburuk, kepercayaan menurun, ketika ekonomi bagus kepercayaan naik," katanya.

"Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat) enggak suka pemerintah, tapi ketika mulai balik, mereka juga seneng ke pemerintah," jelas Purbaya.

Purbaya menegaskan dirinya ialah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Keputusan atau kebijakan yang diambil bagian dari arahan langsung sang Presiden. 

"Jadi, sepertinya saya koboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat, ke pemerintah."

"Itu juga atas perintah Bapak Presiden, jadi saya enggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboy."

"Saya hanya perpanjangan tangan oleh Bapak Presiden dengan versi yang lebih halus malah," pungkas Purbaya.