Daftar Penyakit Serius di Tubuh Polri, Mahfud MD Sebut ada 27 Masalah Polisi yang Harus Direformasi

TRIBUNJATIM.COM - Mahfud MD mengaku ada daftar penyakit serius di tubuh polisi Republik Indonesia (Polri) yang perlu direformasi.

Ia menambahkan, bahkan terdapat 27 penyakit yang membuat polisi harus berbenah.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyebut sudah mengidentifikasi 27 penyakit itu dari berbagai sumber terkait masalah yang ada di tubuh Polri.

Informasi itu didapatkan dari kunjungan Purnawirawan Polri, Purnawirawan TNI, Akademisi, masyarakat sipil hingga LSM.

Baca juga: Respon KPK usai Mahfud MD Menyebut Anggaran Proyek Whoosh Diduga Dimark-up Berlipat-lipat: Laporkan

Mereka mendatangi Mahfud MD untuk membahas masalah reformasi Polri.

Mahfud MD menyebut mayoritas dari mereka banyak bercerita soal informasi hingga usulan terkait reformasi Polri yang belakangan sedang menjadi sorotan publik.

"Ya memang diskusi tentang reformasi Polri ya, kan yang ke tempat saya kan banyak Purnawirawan TNI juga ada tiga angkatan ya, darat, laut, udara. Beberapa hari sebelumnya masyarakat sipil juga banyak, kemudian kemarin Purnawirawan Polri yang senior-senior itu semua mengajak bicara tentang apa reformasi Polri."

"Karena mereka minta ketemu, ya masa saya menolak orang mau ketemu. LSM juga banyak yang ke sini, akademisi banyak gitu yang bercerita tentang itu, minta informasi dan menyampaikan usulan."

"Termasuk yang Polri kemarin tuh 10 Jenderal Purnawirawan itu menyampaikan usulan-usulan resmi yang mereka tulis. Lalu mereka ngajak diskusi dan ya baguslah menurut saya," kata Mahfud dalam Program 'Sapa Indonesia Malam' Kompas TV, Rabu (29/10/2025).

Tak hanya menerima kunjungan, Mahfud mengaku banyak mendapat kiriman surat dan berkas juga terkait masalah yang terjadi di Polri.

Surat dan berkas itu berisikan usulan soal reformasi Polri, informasi dari korban kesewenang-wenangan Polri, hingga kesediaan berbagai pihak untuk menjadi saksi dalam masalah reformasi Polri ini.

"Saya kan hanya menerima tamu dan di meja saya tuh sudah ada tumpukan kertas-kertas berkas usulan itu dari berbagai masyarakat dari korban kesewenang-wenangan. Tapi juga ada yang dari dukungan terhadap Polri dan sebagainya. Pokoknya datang semua ke sini."

"Banyak sekali yang datang ke saya. Ada yang kirim surat, ada yang bersedia menjadi saksi dan sebagainya ya, tentang langkah-langkah yang yang mereka pernah lakukan dan pernah menjadi korban atau pernah juga, apa namanya menunjukkan prestasi dan sebagainya. Itu semua kita tampung karena saya kan tidak bisa nolak orang mau 
menyampaikan apa," terang Mahfud.

Kemudian dari masukan dan informasi yang didapat Mahfud tersebut, ia pun bisa mengidentifikasi soal apa masalah utama yang terjadi di Polri sehingga perlu dilakukan reformasi Polri.

Setidaknya ada 27 masalah atau penyakit serius yang terjadi di Polri menurut Mahfud.

Namun Mahfud tak menjelaskan keseluruhan masalahnya, ia hanya menyebutkan beberapa contohnya.

Seperti masalah rekrutmen di Polri, pembinaan, koncoisme, orang berprestasi yang terbuang, kenaikan pangkat dan masih banyak lagi.

Koncoisme adalah paham yang mengutamakan atau memberi prioritas pada kawan, teman, atau kerabat (koneksi) dalam urusan kerja atau kekuasaan, yang sering kali mengabaikan meritokrasi atau prestasi. 

Koncoisme berasal dari kata bahasa Jawa konco yang berarti teman.

Istilah ini sering dikaitkan dengan praktik nepotisme atau kronisme, yang dapat menyebabkan ketidakadilan karena didasarkan pada hubungan pribadi daripada kelayakan. 

"Karena begini, saya itu sudah tumpukan di meja banyak tentang ini dan saya sudah mengidentifikasi ada 27 masalah serius ini yang menjadi penyakit di Polri sekarang."

"Termasuk mulai dari rekrutmen, pembinaan, pendidikan munculnya koncoisme, orang yang berprestasi terbuang, yang belum waktunya naik pangkat, naik  pangkat, dan seterusnya lah ya," ungkap Mahfud.

Belum Dapat Kabar soal Kelanjutan Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo

Lebih lanjut terkait Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo, Mahfud mengaku belum mendapat kabar lagi.

Mahfud hanya menegaskan bahwa dirinya bersedia untuk masuk Komite Reformasi Polri bentukan Prabowo tersebut.

Terkait kelanjutannya, Mahfud memilih untuk menunggu dan tidak ingin proaktif menanyakan pembentukan Komite Reformasi Polri tersebut.

"Saya belum tahu kabarnya tentang komite yang akan dibentuk oleh Presiden itu. Karena saya tanggal 17 (September),  40 hari lalu ya sudah dihubungi dan saya menyatakan bersedia untuk bergabung."

"Tetapi sampai saat ini saya juga tidak pernah tanya dan saya tidak ingin tanya juga nanti dikira saya mengejar-ngejar itu saya ingin ke situ. Padahal saya ya bersedia saja bukan ingin gitu."

"Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di Istana. Saya sendiri sih karena bagi saya apa itu tugas atau permintaan untuk tugas gitu ya. Saya bersedia saja kalau mau jadi."

"Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau jadi ya bismillah gitu kan. Saya juga enggak apa namanya enggak punya beban apapun atau kewajiban apapun untuk itu," ungkap Mahfud.

Terlebih sekarang ini sudah ada Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Yang penting saya bersedia. Kalau jadi ya mari, kalau tidak ya enggak apa-apa. Kan sudah ada tim reformasi dari internal Polri kan."

"Sudah ada Tim Transformasi Reformasi Polri, mungkin itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo bahwa itu sudah cukup atau apa ya tidak apa-apa," imbuh Mahfud.

Mahfud MD juga pernah menolak jadi menteri Prabowo

Mahfud MD mengaku ditawari oleh seorang jenderal senior untuk masuk Kabinet Presiden Prabowo Subianto. 

Ia mengaku menolak menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) lagi.

Posisi Menko Polkam memang sempat kosong ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pada 8 September 2025.

  Hari itu Presiden merombak lima menteri :

• Menko Polkam Budi Gunawan
• Menteri Keuangan Sri Mulyani
• Menteri P2MI
• Menteri Koperasi 
• Menteri Pemuda dan Olahraga

Presiden Prabowo Subianto hanya melantik Menkeu, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.

Sedangkan posisi Menpora dan Menko Polkam sementara kosong pada saat itu.

Rupanya sebelum reshuffle, Mahfud MD sudah dihubungi untuk mengisi posisi tersebut.

"Yang tahu hanya saya bersama jenderal yang menghubungi saya, sangat senior," kata Mahfud dikutip dari chanel Youtubenya.

Ia bercerita tawaran tersebut sudah datang dari tanggal 7 September 2025.

"Jadi betul tanggal 7 September malam saya ditelepon, 'pak Mahfud dimana ?', 'Saya di Jogja', 'Ke sini ada perlu'. 'Saya di Jogja pak saya besok kuliah dulu'. 'Terus kapan pulang ?', 'Saya besok lusa pulangnya'," cerita Mahfud MD, melansir dari TribunBogor.

Baca juga: Tangis Sri Mulyani 2 Kali Minta Mundur Jadi Menteri Keuangan, Mahfud MD: Kecewa soal Penjarahan

Pada tanggal 8 September 2025, Mahfud MD masih tetap berada di Yogyakarta.

Barulah di tanggal 9 September 2025 dia bertemu dengan jenderal yang dimaksud.

"Dia bilang beini, 'Pak Mahfud ini Menko perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri dan diskusi kami kecenderungannya ke pak Mahfud'," katanya.

Namun begitu Mahfud MD tak memberi jawaban atas tawaran tersebut.

Ia kukuh pada prinsip etik pasca Pilpres 2024 lalu.

Mahfud berkukuh bahwa orang-orang yang masuk Pemerintah adalah mereka yang sudah bersusahpayah memenangkan Prabowo Subianto.

"Saya dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya jabatan di pemerintahan ini harus diduduki mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak," katanya.

Baca juga: Gaya Bicara Purbaya Bikin Mahfud MD Geleng-geleng Kepala, Tunggu Gebrakan Menkeu Baru

Diketahui bahwa Mahfud MD menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

"Etika nya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin 'saya ingin masuk ke situ', tidak etis," katanya.

Terkecuali katanya, jika memang ada semua orang Prabowo Subianto tidak ada satu pun yang mampu mengemban jabatan sebagai Menko Polkam.

"Kecuali, saya bilang nanti ada pembicaraan apa, kalau nanti di sana tidak ada sama sekali baru ke saya. Tapi kan banyak yang lebih hebat dari saya, banyak yang sudah berjuang," katanya.

Atas tawaran tersebut, Mahfud MD memang tidak memberi jawaban menolak atau menerima.

"Nanti aja lah kita pikirkan (jawaban Mahfud). Ngambang, saya gak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak 'sombong banget nih orang', tapi kalau mau 'ndak tahu diri juga nih orang'," kata Mahfud MD.

Sampai kemudian Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025).

Sebelum reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih, Rabu (17/9/2025) lalu, Mahfud MD yang digadang-gadang bakal jadi Menko Polkam. 

Terkait isu tersebut, anak buah Prabowo Subianto yang menjabat Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan tidak tahu persis soal isu itu.

Namun yang pasti, kata dia, setelah perombakan kabinet diputuskan, maka akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara)," kata Aris di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (16/9/2025).

Aris mengaku diajak Presiden Prabowo membahas soal kabinet.

Namun ia mengatakan terkait dengan perombakan kabinet, baik itu jadwal, maupun orang-orang yang mengisinya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Kabinet kan hak prerogatif pak presiden ya. Saya gak bisa menyampaikan," katanya.

Terkait mengenai kabar sejumlah tokoh masuk radar kursi Menkopolkam yang kosong sepeninggal Budi Gunawan, Aris menjawab diplomatis.

Ia mengatakan bahwa Presiden pasti akan mencari putra putri terbaik untuk mengisi jabatan tersebut.

"Oh nanti akan dicari putra terbaiklah oleh pak presiden pasti.

Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, dari suku apapun, darimana asalnya," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com