Selidiki Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Minta Masyarakat Masih Naik Kereta Cepat: Agar Tidak Mengganggu

TRIBUNJATIM.COM - Proses penyelidikan dugaan korupsi di kereta cepat Whoosh sedang berjalan, tapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar masyarakat masih menggunakan layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) seperti biasa. 

Menurut KPK, penyelidikan korupsi tak boleh mengganggu pelayanan publik dari kereta cepat.

Meski banyak isu yang menyelimuti proyek strategis nasional tersebut.

Hal itu diungkap oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Baca juga: Daftar Utang dan Bunga Kereta Whoosh yang Harus Diangsur ke China, Luhut: Bermasalah Sejak Awal

"Dan perlu kami sampaikan juga bahwa agar proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini juga agar tidak mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kereta Api Indonesia," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbaunya.

Budi mengonfirmasi bahwa perkara dugaan korupsi proyek Whoosh ini masih berada di tahap penyelidikan. 

Oleh karena itu, KPK belum bisa menyampaikan secara rinci substansi materi perkaranya.

"Yang pasti tim masih terus melakukan giat-giat penyelidikan, masih terus menelusuri khususnya terkait dengan bagaimana peristiwa, adanya dugaan tindak pidana. Kita menelusuri ya, menemukan peristiwanya dulu," kata Budi.

Ketika ditanya lebih detail mengenai fokus penyelidikan, apakah terkait perencanaan atau eksekusi pembangunan, Budi menolak membeberkannya.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujarnya.

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Meski proses hukum terus berjalan, Budi memastikan KPK tetap terbuka terhadap masukan dari publik untuk memperkaya proses investigasi.