Daftar Sorotan Media Asing ke IKN, Sikap Prabowo Belum Berkunjung Hingga Khawatir Jadi Kota Hantu

Hal ini sekaligus menjawab keraguan soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, yaitu ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur.

Proyek ini diluncurkan pemerintah untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Akan ada beberapa tahap, mulai dari pembangunan fisik hingga sistem pemerintahan cerdas.

Baca juga: Beda Rumah Pimpinan dan Anggota DPR RI di IKN, Bakal Berdiri di Tanah Seluas 390 Meter Persegi

Keputusan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan komitmen yang telah diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Perpres ini menjadi payung hukum yang memuat peta jalan detail dan target terukur untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Peta Jalan Menuju Ibu Kota Politik 2028

Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara, tempat kantor-kantor pemerintahan utama dan lembaga politik berada, seperti istana kepresidenan, parlemen, dan kementerian.

Kota ini biasanya menjadi simbol kekuasaan negara dan pusat pengambilan keputusan politik.

Perpres 79/2025 memuat serangkaian target konkret yang harus dicapai dalam tiga tahun ke depan.

Ini adalah langkah-langkah strategis untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi kota, tetapi juga pusat pemerintahan yang berfungsi sepenuhnya.

1. Pembangunan Fisik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Pemerintah fokus pada pembangunan KIPP seluas 800-850 hektar.

Targetnya, pada 2028 masing-masing peruntukan mencapai persentase sebagai berikut:

Pembangunan gedung dan perkantoran mencapai 20 persen.