Daftar Sorotan Media Asing ke IKN, Sikap Prabowo Belum Berkunjung Hingga Khawatir Jadi Kota Hantu

TRIBUNJATIM.COM - Media asing menyoroti soal kondisi terkini Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah digagas sejak era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Media asal Inggris, The Guardian, merilis laporan panjang soal kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikhawatirkan akan menjadi kota hantu, hingga sorotan terhadap Presiden Prabowo yang belum pernah berkunjung ke IKN.

Guardian melalui artikel yang dipulikasikan pada Selasa kemarin (29/10/2025) menyoroti munculnya gagasan pemerinta Indonesia yang membangun ibu kota di tengah hutan di Pulau Kalimantan.

Anggaran besar sudah digelontorkan untuk membangun gedung pemerintahan, di antaranya seperti Istana Negara yang dibangun megah, berarsitektur mirip elang bersayap.

Baca juga: Wapres Gibran Diusulkan Berkantor di IKN setelah Muncul Target Ibu Kota Politik pada 2028

Dibangun masif tapi belum digunakan semestinya

Media ini menyoroti bagaimana kota ini dibangun sedemikian masif namun masih belum digunakan sebagaimana mestinya.

"Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran," tulis Guardian dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Sejumlah pihak khawatir

Dalam laporan tersebut, tiga tahun sejak mantan presiden Jokowi meresmikan IKN, beberapa pihak khawatir ibu kota baru tersebut terancam menjadi kota hantu.

"Di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari setengahnya, dari 2 miliar poundsterling pada tahun 2024 menjadi 700 juta poundsterling pada tahun 2025," tulis Guardian.

"Tahun depan, 300 juta poundsterling telah dialokasikan, sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun lebih dari 1 miliar poundsterling dari target," lanjut Guardian.

Sikap Presiden Prabowo belum pernah kunjungi IKN

Guardian juga menyoroti sikap Prabowo yang sama sekali belum pernah berkunjung ke IKN sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Bahkan Prabowo dianggap diam-diam menurunkan status IKN dari ibu kota pemerintahan menjadi "ibu kota politik" pada bulan Mei lalu, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan kepada publik pada bulan September.

Pada tahun 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi ibu kota mengundurkan diri.

Sekitar 2.000 ASN dan 8.000 pekerja konstruksi saat ini tinggal di Nusantara, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.

Kekhawatiran IKN jadi kota hantu

Masih mengutip Guardian, Herdiansyah Hamzah, pakar hukum dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, mengatakan bahwa proyek tersebut sudah menjadi "kota hantu" dan sebutan "ibu kota politik" yang baru tidak memiliki makna legal dalam hukum Indonesia.

"Ibu kota baru bukanlah prioritas bagi Prabowo. Secara politis, IKN ibarat hidup segan, mati pun tak mau," ungkap Hamzah.

Respon Kepala Otorita IKN

Sementara Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan Presiden Prabowo tetap memerintahkan pembangunan IKN dilanjutkan.

Ia juga membantah soal terhentinya beberapa proyek konstruksi di sana.

"Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada. Mengapa kita harus meragukannya?," kata Basuki.

Dampak lingkungan dan sosial

Guradian juga menyoroti soal dampak lingkungan serta masyarakat yang tinggal di sekitar IKN, dari mulai banjir, terpinggirkannya masyarakat adat, timbulnya polusi, hingga kerusakan ekologis.

Kata Basuki, IKN dirancang sebagai kota hijau dengan hanya seperempat dari lahan seluas 252.000 hektar yang akan dikembangkan dan sisanya dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau.

Meskipun para pejabat membela komitmen pemerintah, banyak pengamat di Indonesia mengatakan fokus Prabowo pada program lainnya, terutama program unggulannya, yaitu Makan Bergizi Gratis, yang memakan anggarannya mencapai Rp 335 triliun.

Target Prabowo

Presiden Prabowo Subianto kini sudah meresmikan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia.

Penetapan itu berlaku pada tahun 2028.

Hal ini sekaligus menjawab keraguan soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, yaitu ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Kalimantan Timur.

Proyek ini diluncurkan pemerintah untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Akan ada beberapa tahap, mulai dari pembangunan fisik hingga sistem pemerintahan cerdas.

Baca juga: Beda Rumah Pimpinan dan Anggota DPR RI di IKN, Bakal Berdiri di Tanah Seluas 390 Meter Persegi

Keputusan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan komitmen yang telah diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.

Perpres ini menjadi payung hukum yang memuat peta jalan detail dan target terukur untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Peta Jalan Menuju Ibu Kota Politik 2028

Ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan suatu negara, tempat kantor-kantor pemerintahan utama dan lembaga politik berada, seperti istana kepresidenan, parlemen, dan kementerian.

Kota ini biasanya menjadi simbol kekuasaan negara dan pusat pengambilan keputusan politik.

Perpres 79/2025 memuat serangkaian target konkret yang harus dicapai dalam tiga tahun ke depan.

Ini adalah langkah-langkah strategis untuk memastikan IKN tidak hanya menjadi kota, tetapi juga pusat pemerintahan yang berfungsi sepenuhnya.

1. Pembangunan Fisik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Pemerintah fokus pada pembangunan KIPP seluas 800-850 hektar.

Targetnya, pada 2028 masing-masing peruntukan mencapai persentase sebagai berikut:

Pembangunan gedung dan perkantoran mencapai 20 persen.

Hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 50 persen.

Sarana dan prasarana dasar terpenuhi hingga 50 persen.

Indeks aksesibilitas dan konektivitas mencapai 0,74.

Target-target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menampung seluruh aktivitas pemerintahan dan penghuninya.

2. Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pusat pemerintahan tidak akan berfungsi tanpa sumber daya manusia. Dalam Perpres ini, pemerintah menargetkan pemindahan 1.700 hingga 4.100 ASN ke IKN.

Ini adalah gelombang pertama dari perpindahan bertahap yang akan melibatkan ASN dari 15 kementerian.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proses ini sudah berjalan. Per Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN dan 109 karyawan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan telah menempati hunian dan memulai aktivitasnya di IKN.

Perpindahan ini juga diikuti oleh ASN dari lembaga vital seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian PUPR, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas

IKN dirancang sebagai kota masa depan yang cerdas.

Perpres 79/2025 juga menargetkan 25 persen layanan kota cerdas sudah beroperasi. 

Ini mencakup penerapan teknologi canggih untuk efisiensi layanan publik, manajemen kota, dan konektivitas.

Letak geografis IKN

Ibu Kota Nusantara (IKN) terletak di Provinsi Kalimantan Timur, mencakup sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara geografis, posisinya berada di antara koordinat bujur timur 116°–117° dan lintang selatan sekitar 0°–1°. Wilayah ini memiliki luas daratan kurang lebih 252 ribu hektare, ditambah dengan wilayah perairan sekitar 68 ribu hektare.

IKN berbatasan langsung dengan beberapa wilayah strategis. Di utara, kawasan ini bersinggungan dengan Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, dan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, serta wilayah Kota Balikpapan seperti Balikpapan Utara, Barat, dan Timur.

Di sisi barat, batas wilayahnya menyentuh Kecamatan Sepaku dan sebagian Loa Kulu.

Sedangkan di timur, IKN berhadapan langsung dengan Selat Makassar.

Dengan posisi strategis yang berada di tengah Indonesia, IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota modern yang terkoneksi laut, darat, dan udara, sehingga diharapkan mampu menjadi simpul baru pertumbuhan nasional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com