Janji Bupati Sudewo setelah Gagal Dilengserkan, Warga Merasa Dikhianati Meski Ketua DPRD Minta Maaf

Ringkasan Berita:

• Penyebab Bupati Pati Sudewo gagal dimakzulkan
• Janji Bupati Sudewo ke depan
• Ungkapan kekecewaan dari warga

TRIBUNJATIM.COM - Bupati Pati, Sudewo mengungkap janjinya setelah gagal dimakzulkan dalam akhir sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).

Pemakzulan adalah proses pemberhentian pejabat publik dari jabatannya.

Keputusan soal nasib Sudewo diungkap dalam sidang paripurna kedua yang mengagendakan "Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati".

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengatakan bahwa dari 7 fraksi yang ada di DPRD, hanya 1 fraksi yang menyatakan pendapat agar Bupati dimakzulkan.

Sedangkan 6 fraksi lainnya memberikan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

"Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan," ungkap Ali, usai paripurna, Jumat (31/10/2025).

Sesuai aturan yang berlaku, hasil voting menunjukkan bahwa Bupati Sudewo tidak dimakzulkan.

"Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi," ujar dia.

Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan menghendaki Bupati Pati dimakzulkan karena dinilai melanggar sejumlah aturan berdasarkan paparan tim Pansus DPRD sebelumnya.

"Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus," jelas Ali.

Setidaknya terdapat 12 poin tuntutan masyarakat kepada Bupati Pati Sudewo, beberapa di antaranya dianulir sebagai pelanggaran aturan oleh tim pansus DPRD.

Ali juga meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Pati atas hasil akhir paripurna setelah dua bulan melakukan pembahasan terkait hasil kinerja bupati.

"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati," kata Ali, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Tak Mau Aib Pemerintahannya Dikuliti, Bupati Pati Sudewo: Jangan Karena Live Streaming

Merespons pendapat fraksi DPRD Pati, Sudewo menyampaikan terima kasih dan menghargai sejumlah pendapat yang disampaikan dalam sidang paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami sebagai Bupati memberikan penghargaan pada forum ini, semua hal yang disampaikan tadi dalam risalah pansus yang kami ikuti dari awal hingga akhir," kata Sudewo, melalui virtual.

Dia mengaku telah mencatat semua masukan yang telah disampaikan dan berjanji akan menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan ke depan.

"Dalam rangka ikhtiar kami membangun Kabupaten Pati yang lebih baik, lebih maju demi kesejahteraan rakyat Kabupaten Pati," katanya.

Diketahui, hasil keputusan sidang akhir, Bupati Sudewo bisa menjalankan roda pemerintahan dengan rekomendasi perbaikan kinerja sesuai hasil voting. Ia tak jadi dimakzulkan.

Warga Kecewa

Di sisi lain, aksi demonstrasi yang digelar di sekitar Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025) sore berakhir ricuh setelah hasil rapat paripurna DPRD diumumkan.

Keputusan itu membuat massa MPB kecewa berat.

Mereka membubarkan diri sambil meneriakkan kecaman terhadap anggota dewan.

Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak percaya dengan hasil sidang tersebut.

“Kalau DPRD tadi tidak memakzulkan berarti DPRD itu pengkhianat rakyat,” ucap Teguh saat ditemui di Alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Jumat (31/10/2025).

Teguh mengaku lelah sekaligus marah dengan keputusan DPRD yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa MPB akan menempuh langkah lanjutan untuk menuntut pertanggungjawaban wakil rakyat.

“Ya pasti nanti kami berikan mosi tidak percaya, kami minta mereka semua mundur, kalau tidak mau mundur kami lengserkan semua pejabat di Pati,” tegasnya.

Ia menyebut, hasil rapat tersebut justru menambah kekecewaan warga yang selama ini menaruh harapan agar dewan bisa menindaklanjuti dugaan penyimpangan kebijakan Bupati Sudewo.

“Agenda selanjutnya adalah kami akan mengeksekusi semua pengkhianatan rakyat, termasuk DPRD, kami akan eksekusi,” terang Teguh.

Baca juga: Sudah Didemo Warga Pati sampai Dilempar Sandal, Bupati Sudewo Gagal Dimakzulkan, DPRD Minta Maaf

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo membuat masyarakat Pati sakit hati hingga dituntut mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu, masyarakat Pati juga dibohongi.

Sadewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Tak hanya itu, dia juga menantang warga Pati yang tak setuju dengan kebijakannya untuk demo dengan mendatangkan massa hingga 50.000 orang.

Padahal saat kampanye Pilkada Pati 2024, Sadewo yang diusung PDIP menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com