Bahlil Puji Sosok yang Jadikan Indonesia Macan Asia, Soeharto Dipertimbangkan Prabowo Jadi Pahlawan

Ringkasan Berita:

1. Bahlil puji Soeharto, Prabowo pertimbangkan usulan pahlawan nasional.
2. Istana Kepresidenan Jakarta jadi lokasi penyampaian usulan Golkar.
3. Soeharto dinilai berjasa jadikan Indonesia Macan Asia era Orde Baru.

TRIBUNJATIM.COM - Pujian Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto yang sudah menjadikan Indonesia sebagai Macan Asia.

Bahlil juga menyebut kini Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan usulan Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional.

Pada kesempatan itu, Bahlil menyatakan Partai Golkar mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional saat menemui Kepala Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).

Prabowo disebut sudah menerima usulan yang diajukan Golkar dan akan mempertimbangkan.

Baca juga: Anak Buah Presiden Prabowo Kompak Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional: Pertimbangan

"Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan Golkar agar Pak Harto, Presiden Soeharto, menjadi Pahlawan Nasional. Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Bahlil mengungkapkan bahwa pertimbangan itu akan melalui mekanisme pengusulan yang berlaku, termasuk mekanisme yang berlaku di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui," ucap Bahlil.

Ia berpandangan bahwa jasa Soeharto cukup besar dan luar biasa bagi bangsa dan negara.

Soeharto juga merupakan pendiri Partai Golkar dan sudah menjabat sebagai Presiden RI selama lebih dari 30 tahun.

Indonesia yang dikenal sebagai Macan Asia saat Pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari jasa Soeharto.

"Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu, itu tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto," beber Bahlil.

Oleh karenanya, ia merasa Soeharto sudah sangat layak dan pantas menjadi pahlawan nasional.

Usulan terkait Soeharto ini bahkan disampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) Saidullah Yusuf sesuai dengan prosedur pengusulan yang berlaku.

"Dan saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan dari DPP Partai Golkar," jelas Bahlil.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah tengah menggodok nama-nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Beberapa nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-2 RI Soeharto;

Presiden ke-4 RI Aburrahman Wahid atau Gus Dur; hingga aktivis buruh, Marsinah.

Nama-nama itu diusulkan dari beragam unsur hingga di tingkat kabupaten/kota.

Sejalan dengan itu, Prabowo sejauh ini masih mempelajari daftar 40 nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.

Nantinya, Prabowo akan mengumumkan nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada waktunya.

"Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Singgung Pelanggaran HAM

Berbeda dengan Bahlil, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayanti menyebutkan, usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional merupakan sebuah kontradiksi.

Esti mengatakan, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat menimbulkan konsekuensi pemahaman bahwa aktivis reformasi pada 1998 menggulingkan sosok pahlawan.

“Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional, ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja,” kata Esti saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2025).

Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto juga menimbulkan kontradiksi lain, yakni menyangkut status korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa Orde Baru.

Salah satunya korban pada Orde Baru adalah Marsinah, aktivis buruh yang juga diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan, ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu diklirkan terlebih dahulu,” ujar Esti.

Oleh karena itu, Komisi X tidak bisa menyetujui begitu saja usulan Kemensos yang mengusulkan Soeharto menerima gelar pahlawan nasional.

Pihaknya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu, termasuk di antaranya menyangkut nasib atau pemahaman atas tindakan aktivis reformasi. Komisi X juga akan membahas usulan itu dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

"Dalam hal ini, Fadli Zon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan atau tidak," tutur Esti.

Tunggu Keputusan Prabowo

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempelajari daftar 40 nama yang diusulkan menerima gelar pahlawan nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tentu akan mengumumkan nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada waktunya.

"Nama pahlawan kami sudah menerima ya secara resmi dari Kemensos hasil dari Dewan Gelar dan Tanda Jasa. Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan," ujar Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

"Jadi mohon waktu nanti kalau sudah waktunya dan Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, nanti akan kami umumkan," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com