Ramai Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Gelar Apa yang Lebih Tepat? ini Kata Pengamat

Ringkasan Berita:

• Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat penolakan sejumlah pihak dikarenakan adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
• Pengamat menyebut Soeharto lebih tepat diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan.
• Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menimbulkan perdebatan moral dan politik di masyarakat.

TRIBUNJATIM.COM - Sebanyak 40 tokoh diusulkan menjadi Pahlawan Nasional, di antaranya Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Namun pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional mendapat penolakan sejumlah pihak.

Hal ini dikarenakan adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Lantas jika ditolak sebagai Pahlawan Nasional, apa yang lebih tepat? 

Lebih Tepat Dikenang sebagai Pahlawan Kemerdekaan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak memberikan penjelasan terkait usulan tepat untuk Soeharto.

Menurutnya, Soeharto lebih tepat dikenang sebagai pahlawan kemerdekaan, dibandingkan dengan Pahlawan Nasional.

Pasalnya, kontribusi Soeharto pada masa perang melawan penjajahan dinilai cukup signifikan.

“Pak Harto banyak jasanya dalam perang kemerdekaan. Salah satu yang fenomenal adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,” kata Zaki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, Soeharto termasuk inisiator utama serangan tersebut, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta.

“Gelar pahlawan kemerdekaan saya kira lebih objektif dan dapat diterima banyak elemen bangsa,” katanya.

Baca juga: Daftar 40 Nama Tokoh yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, ada Marsinah, Soeharto Hingga Gus Dur

Perdebatan Moral

Zaki menjelaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menimbulkan perdebatan moral dan politik yang tajam di masyarakat.

Tak hanya itu, gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto justru berpotensi memudarkan semangat reformasi.

Ia menuturkan, gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan secara selektif karena mencerminkan martabat bangsa dan standar moral publik.

“Pemberian penghargaan Pahlawan Nasional mencerminkan kepada tokoh tertentu menjadi tolak ukur dignity atau martabat kita sebagai bangsa. Bukan main-main, bukan juga soal kompromi politik," jelas dia.

Karena itu, Zaki mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan perpecahan politik.

“Menimbang penolakan luas dari masyarakat, terutama para aktivis dan akademisi, pemerintah harus lebih bijaksana. Tunda pemberian Pahlawan Nasional untuk Soeharto,” imbuhnya.

Baca juga: Sosok Ribka Tjiptaning yang Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Nggak Ada Pantasnya

Bahlil Usul Semua Presiden Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Sebelumnya, rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menuai sorotan banyak pihak, karena sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan agar seluruh presiden Indonesia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

“Bila perlu kami menyarankan semua tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden ini kalau bisa dipertimbangkan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Selain Soeharto, ia juga menyebut Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.

“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi Pahlawan Nasional. Pak Habibie juga, semuanya lah,” ujar Bahlil.

Baca juga: Anak Buah Presiden Prabowo Kompak Sebut Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional: Pertimbangan

Fadli Zon: Jadi Masukan

Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menjelaskan terkait adanya protes dan penolakan dari sejumlah masyarakat mengenai pencalonan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dalam kesempatan itu, ia menjawab penolakan dan protes itu sebagai masukan.

"Ya saya kira itu sebagai masukan ya, tetapi kami melihat jasa-jasanya yang luar biasa," kata dia yang menjadi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dikutip dari Antara, via Kompas.com.

Fadli Zon lalu mencontohkan jasa-jasa Soeharto sehingga dinilai layak dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional, termasuk memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 pada masa Agresi Belanda II dan Operasi Pembebasan Irian Barat.

Mantan Presiden Soeharto diketahui masuk dalam daftar 49 nama calon pahlawan nasional yang telah diserahkan Dewan GTK ke Presiden Prabowo Subianto.

Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid juga termasuk di dalamnya.

"Kita melihat jasa-jasanya yang luar biasa, karena semua 49 nama ini adalah jasa-jasa orang-orang yang sudah dipertimbangkan dengan masak melalui kajian," kata dia.

"Mereka berjasa luar biasa makanya diusulkan. Kalau enggak (berjasa), tidak mungkin diusulkan. Jadi, soal memenuhi syarat, itu memenuhi syarat," imbuhnya.

Fadli Zon pun menyampaikan, masukkan nama presiden ke-2 Soeharto dalam daftar nama calon pahlawan nasional juga merupakan usulan yang diberikan oleh masyarakat.

"Proses pengusulan pahlawan ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten/kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten/kota, ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan sejumlah tokoh yang menilai (disebut) TP2GP ya, kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial," kata Fadli Zon menjelaskan alur pengusulan calon Pahlawan Nasional.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com