Rencana Rilis 10 November 2025, Jadwal Penulisan Ulang Buku Sejarah Indonesia Kini Mundur

Ringkasan Berita:

1. Fadli Zon pimpin proyek penulisan ulang sejarah Indonesia bersama 113 ahli sejarah.
2. Uji publik dilakukan di UI, Unlam, UNP, dan UNM pada Juli–Agustus 2025.
3. Buku sejarah 10 jilid senilai Rp 9 miliar rilis 14 Desember 2025.

TRIBUNJATIM.COM - Isu penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon kini mengalami kemunduran jadwal.

Penulisan ulang buku sejarah Indonesia itu menjadi bahasan ramai masyarakat pada pertengahan tahun 2025.

Proyek itu menghabiskan anggaran Rp 9 miliar.

Proyek tersebut sempat diminta masyarakat agar dihentikan.

Baca juga: Mahfud MD Respon Penulisan Ulang Sejarah oleh Menbud Fadli Zon: Tidak Bisa Dihapus

Sebagian publik khawatir ada maksud terselubung dari penulisan ulang sejarah republik ini. Namun nyatanya Kementerian Kebudayaan tetap melanjutkan proses pengerjaan yang melibatkan 113 ahli sejarah dari 34 perguruan tinggi.

Kini, buku baru sejarah Indonesia ini dijadwalkan rilis pada 14 Desember 2025 bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional.

Alasan penulisan ulang sejarah

Di hadapan Komisi 10 DPR RI Fadli Zon membeberkan ada enam alasan sejarah Indonesia ditulis ulang.

"Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris," ungkap Fadli saat rapat di DPR RI, Jakarta, dilasir Kompas.com Senin (26/5/2025).

Alasan kedua, untuk menjawab tantangan terbaru.

Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat.

Keempat, menegaskan otonomi sejarah Indonesia.

"(Alasan kelima) Kemudian relevansi untuk generasi muda dan (keenam) reinventing Indonesian identity," ungkapnya.

Selain itu, menurut Fadli, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui. Terakhir dilakukan 25 tahun lalu.

Terdiri dari 10 Jilid

Tim Penulisan Ulang Sejarah RI diketuai oleh Prof Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia. Ia mengatakan buku tersebut akan berisi 10 atau 11 jilid.

Setiap bab disebut akan mewakili tiap babak perjalanan masa lalu Indonesia. Diawali dengan peradaban awal (prasejarah), interaksi dengan India (Hindu-Buddha), interaksi dengan Persia/Arab/Timur Tengah (Islam), kerajaan-kerajaan Nusantara, sampai kedatangan orang Eropa/VOC dan berikut-berikutnya.

Tema yang direncanakan menjadi 10 jilid terdiri dari:

1. Sejarah Awal Nusantara 

2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan China 

3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah 

4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi Respons 

5. Terhadap Penjajahan 

6. Pergerakan Kebangsaan 

7. Perang Kemerdekaan Indonesia 

8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi 

9. Orde Baru (1967-1998) 

10. Era Reformasi (1999-2024).

Polemik Pelanggaran HAM

Masyarakat hingga DPR sempat mengecam tone positif yang ingin dihadirkan pada kasus pelanggaran HAM dalam sejarah Indonesia.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," ujar Fadli saat ditemui Kompas.com di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Fadli mengutarakan tujuan kasus pelanggaran HAM ditulis dalam nada positif tersebut.

"Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu," kata Fadli, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).

Selain itu jalan positif diambil untuk bertujuan untuk mempersatukan kebenaran bangsa.

"Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa," ujar dia.

Sementara menurut Susanto Zuhdi tone positif ini bertujuan untuk pendidikan politik bangsa yaknik menjadikan karakter bangsa dan penguatan identitas.

"Jadi ini di dalam proses pendidikan generasi sekarang dan ke depan, terutama itu dengan pelajaran sejarah seperti apa yang mereka harus tahu dan pahami," kata Susanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/6/2025).

Warganet juga berang setelah Fadli berujar tragedi pemerkosaan Mei 1998 tak ada buktinya., dalam perbincangan bersama salah satu media nasional.

Namun kemudian ia memberikan klarifikasi. Ia menyatakan mengutuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan.

Akan tetapi menurutnya laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, atau pelaku.

Uji Publik

Pada akhir Juni 2025 perkembangan penulisan ulang sejarah sudah 80 persen rampung. Lalu sebulan kemudian dilakukan uji publik di empat universitas di Indonesia.

Dimulai di Universitas Indonesia pada 25 Juli.

Berlanjut ke Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin - Kalimantan Selatan pada 28 Juli 2025; Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat pada 31 Juli 2025; dan terakhir di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan pada 4 Agustus 2025.

Dalam pidatonya di Universitas Indonesia Fadli menegaskan tidak ada intervensi dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah tersebut.

Jadwal terus mundur

Buku sejarah baru Indonesia ini sempat ditargetkan selesai dan dirilis pada 17 Agustus 2025. Namun target tersebut mundur.

"Kita masih sudah ada uji publik lalu sekarang ini sedang kita lakukan reading, mungkin ada dua sampai tiga kali lagi seminar untuk menjadikan buku ini semakin sempurna," kata Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada 10 Agustus.

Jadwal baru berubah ke tanggal 10 November, di momentum perayaan Hari Pahlawan.

Akan tetapi jadwal peluncurannya terus mundur. 

Buku tersebut diharapkan bisa dipublikasikan pada 14 Desember 2025.

"Mudah-mudahan (bulan depan). Mudah-mudahan nanti bulan depan saya kira," ujar Fadli Zon usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com