Pantas Kades Madobag Santai Tilap Dana Desa Rp 1,1 M Sejak Tahun 2022, Bendahara-Sekretaris Terlibat

Ringkasan Berita:

• Terungkapnya kasus korupsi Rp 1,122 miliar yang dilakukan tiga perangkat Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
• Modus yang dilakukan para pelaku
• Kasus lain yang serupa

TRIBUNJATIM.COM - Seorang kepala desa, sekretaris dan bendahara rugikan negara Rp 1,122 miliar.

Mereka merupakan perangkat Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

YT diketahui menjabat sebagai kepala desa, lalu DS sebagai sekretaris desa, dan MT sebagai bendahara desa.

Ketiganya telah ditangkap polisi terkait kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Ketiganya kita tetapkan sebagai tersangka dan kita tahan di Rutan Polres," kata Kapolres Mentawai AKBP Rory Ratno saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: Hukuman untuk Kades Tilap Rp240 Juta usai Sewakan Tanah Desa, Tutupi Jejak Pakai LPJ Palsu

Rory menjelaskan, dugaan korupsi dilakukan dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2022–2023.

Modus yang digunakan antara lain melakukan mark up harga, membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, serta menyusun laporan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Dalam penghitungan kerugian negara ditemukan kerugian negara Rp 1,122 miliar," kata Rory, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, penyidik akan terus mengembangkan kasus tersebut dan berupaya agar para tersangka mengembalikan kerugian negara.

Rory menegaskan, Polres Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk memberantas praktik korupsi di wilayah hukumnya.

"Kami akan terus bekerja keras untuk mengungkap kasus-kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi korupsi di daerahnya," ujar Rory.

Dalam kasus lain, kisruh insentif Ketua RT dan RW di Desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah hingga saat ini belum selesai.

Di mana insentif Ketua RT dan Ketua RW di Desa Sugihan tak dibayarkan oleh desa berbulan-bulan.

Dan insentif itu seharusnya disetorkan ke salah satu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Wonogiri karena insentif diambil di awal dengan skema pinjaman.

Namun, mereka malah menerima tagihan utang dari bank.