Imbas Dana TKD Dipotong Rp 370 Miliar, Bupati Blora Rapat Hanya Diberi Air Putih dan Permen: Nyoba

Ringkasan Berita:

• Pemkab Blora melakukan penghematan setelah proyeksi alokasi dana TKD diperkirakan berkurang sekitar Rp 370 miliar
• Bupati Blora mengaku rapat hanya dihidangkan air putih dan permen
• Dampak efisiensi TKD di daerah lainnya

TRIBUNJATIM.COM - Adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 kini dirasakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah.

Bupati Blora, Arief Rohman menyebut pihaknya mulai melakukan penghematan kegiatan rutin setelah proyeksi alokasi dana TKD diperkirakan berkurang sekitar Rp 370 miliar.

Arief Rohman mengatakan pihaknya kini sedang melakukan pembahasan final bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait pengurangan alokasi TKD tersebut.

"Bagaimana Rp 370 miliar yang kepotong ini nantinya tidak mengganggu pelayanan untuk masyarakat," ucap dia saat ditemui di GOR Mustika Blora, Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: TKD Pemkab Ponorogo Dipotong Rp 243 Miliar, DPRD Wanti-wanti dalam Menyusun Skala Prioritas Anggaran

Meski menghadapi pengurangan anggaran yang cukup besar, Arief menegaskan bahwa Pemkab Blora tetap memprioritaskan pembayaran utang pinjaman daerah serta melanjutkan program-program visi dan misinya dengan anggaran yang tersedia.

Sebagai langkah efisiensi, kegiatan rutin seperti rapat dan perjalanan dinas akan dikurangi, baik dari segi jumlah maupun biaya.

"Saya minta sekarang rapat-rapat sudah tidak ada snack. Saya kemarin nyoba rapat hanya permen sama air putih saja. Itu salah satu contohnya," terang dia, melansir dari Kompas.com.

Arief juga mencontohkan efisiensi pada perjalanan dinas yang kini dilakukan tanpa ajudan.

"Termasuk perjalanan. Saya sekarang kalau perjalanan kalau perlu saya sendiri enggak pakai ajudan ya saya sendiri aja. Jadi ajudan merangkap jadi humas dan sebagainya. Nah ini bentuk efisiensi yang akan kita jalankan di 2026 karena ini kita harus menyesuaikan," imbuh dia.

Ia tidak menampik bahwa penghematan serupa juga akan diberlakukan bagi jajaran legislatif.

"Ya, kita nanti minta sama, kita koreksi semua. Kita koreksi bahwasanya seperti kemungkinan WFH (work from home) seperti dulu zaman Covid," kata dia.

Arief menyebut sejumlah kepala daerah lain bahkan sudah menerapkan langkah efisiensi tersebut akibat dampak pemangkasan dana TKD.

"Ada beberapa teman saya wali kota, bupati ini sudah nanti menerapkan WFH. Biar hemat listrik dan sebagainya. Ini jadi nanti rapat sudah enggak ada makan lagi. Permen sama air putih. Kalau mau snack, bawa snack dari rumah masing-masing," ujar dia.

Efisiensi TKD di Pemkab Lamongan

Sementara itu, berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) juga mengharuskan Pemkab Lamongan putar otak untuk tetap bisa mempercepat program peningkatan infrastruktur di Lamongan, termasuk Jamula.

Pada pemerintahan  yang pertama, Yuhronur Efendi dihadapkan dengan musibah global Covid-19 yang memaksanya harus pinjam ke Bank Jatim sebesar Rp 250 miliar. 

Dana pinjaman itu untuk biaya pembangungan infrastruktur dan sudah  lunas dibayar sesuai akad.

Kini pada masa pemerintahan periode  kedua, tahun pertama, Kaji Yes kembali dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah, dan tidak hanya berlaku untuk Lamongan.

Dana transfer dari pusat untuk  Lamongan berkurang Rp 117 miliar. Sementara Pemkab Lamongan harus melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

Untuk keperluan membangun dan mempercepat program peningkatan infrastruktur tersebut, Pemkab Lamongan kembali pinjam  dana segar dari Bank Jatim.

"Kita sudah teken. Tahun ini kita pinjam  Rp 50 miliar. Pinjaman itu  digunakan mencukupi pembangunan  infrastruktur jalan," kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network saat sidak sejumlah ruas jalan,  Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Pemangkasan TKD Tak Berdampak, Pemkab Tetap Belikan Kades se-Jombang Motor Dinas Baru: Honda PCX

Menurut Kaji Yes, skenario pinjam bank ini kembali dilakukan dengan harapan bisa mempercepat penuntasan program prioritas, khususnya jalan. Karena dana alokasi khusus (DAK) pusat tahun ini sudah dikurangi sebesar Rp 117 miliar.

Makanya, pihaknya  harus melakukan sejumlah upaya agar pembangunan bisa terus berlanjut. Pinjaman itu khusus untuk mencukupkan pembangunan 18 ruas jalan.

Menurutnya, pinjaman Rp 50 miliar itu sudah melalui kalkulasi yang matang dan dihitung dengan kemampuan daerah dalam membayar pinjaman.

Pinjam di bank  harus dilakukan agar pekerjaan pembangunan infrastruktur bisa tuntas sesuai target. Meski belum maksimal, pemerintah akan berusaha secara bertahap untuk menyelesaikannya.

"Pinjam karena kemampuan daerah terbatas," katanya.

Sedangkan banyak program prioritas yang perlu dituntaskan. Seperti yang ditekankan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yakni infrastruktur jalan masih menjadi program prioritas. Harapannya dengan infrastruktur yang baik, maka pertumbuhan perekonomian masyarakatnya semakin melesat. 

Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Andhy Kurniawan menuturkan, pihaknya akan menyelesaikan 18 ruas yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan.

Program pembangunan yang menggunakan APBD sebagian sudah tuntas, dan saat ini melanjutkan belasan ruas jalan lainnya. 

"Dana Rp 50 miliar itu dialokasin untuk mengkafer pembangunan 18 ruas jalan di beberapa tempat," kata Andhy.