Uang Rampasan Koruptor Bakal Dipakai Prabowo Bayar Utang Whoosh hingga LPDP, KPK Buka Suara

Ringkasan Berita:

• Uang rampasan koruptor akan digunakan untuk kepentingan nasional mulai dari investasi beasiswa LPDP, bayar utang Whoosh hingga pengadaan papan interaktif.
• KPK mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dan akan memaksimalkan asset recovery.
• Penyitaan aset nantinya dapat berlanjut pada tahap lelang jika perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

TRIBUNJATIM.COM - Uang rampasan koruptor akan digunakan untuk kepentingan nasional.

Mulai dari investasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bayar utang kereta cepat Whoosh hingga pengadaan smartboard atau papan interaktif pintar bagi seluruh sekolah di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi komitmen Presiden Prabowo Subianto tersebut.

KPK menyatakan menyambut baik dan akan mendukung penuh rencana presiden terkait uang hasil dari rampasan koruptor yang membuat kerugian keuangan negara.

 “KPK mendukung penuh komitmen Presiden untuk mengoptimalkan asset recovery (pengembalian kerugian keuangan negara) karena memang salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, bahkan kerugian ekonomi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/11/2025), dikutip dari Antaranews, via Tribun Pekanbaru.

Baca juga: Uang Rampasan dari Koruptor Dipakai Bayar Utang Whoosh, Prabowo Minta Tak Ribut: Saya Tanggung Jawab

Pemulihan Keuangan Negara dari Penyitaan Aset

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, KPK saat ini terus berupaya memulihkan keuangan negara dari setiap penanganan perkara melalui penyitaan sejumlah aset pada tahap awal penyidikan.

“Tentunya penyitaan aset itu tidak hanya untuk kebutuhan proses pembuktian, tetapi sekaligus menjadi langkah awal yang positif untuk asset recovery nantinya,” ujarnya.

Kemudian, penyitaan aset tersebut nantinya dapat berlanjut pada tahap lelang jika perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

"Dari hasil lelang itu lah yang kemudian masuk ke kas negara, masuk ke dalam siklus APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Budi.

Uang Rampasan Koruptor untuk 3 Hal

Sebelumnya, pada 17 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengejar para koruptor di Indonesia, dan menggunakan uang mereka untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan di tanah air, seperti papan interaktif pintar.

“Semua uang-uang koruptor kami kejar. Nanti maling-maling kami akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar," kata Prabowo.

Kemudian, Prabowo juga sempat memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian uang Rp 13 triliun yang sebelumnya diserahkan Kejaksaan Agung, untuk investasi beasiswa LPDP.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.

Sebelumnya, Kejagung menyerahkan uang sebesar Rp 13 triliun kepada negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjabarkan uang itu berasal dari kasus korupsi CPO.

Tak hanya untuk LPDP, terbaru Prabowo mengatakan, bakal membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan uang hasil rampasan koruptor.

Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.

Baca juga: Nasib 138 Pejabat Ponorogo Mutasi Jelang OTT KPK Akhirnya Jelas, Plt Bupati Lisdyarita Ambil Sikap

Tak Perlu Pusingkan Untung dan Rugi

Sebelumnya, Prabowo juga meminta polemik utang KCIC alias Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi.

Ia menyebut, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan publik adalah tanggung jawab pemerintah.

Sebab, terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya.

"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

Prabowo juga meminta publik tidak usah meributkan polemik utang Whoosh.

Ia menyatakan akan mengambil tanggung jawab perihal itu.

Baca juga: Rekam Jejak Agus Pramono Jadi Sekda Ponorogo Terlama, Kini Terkuak dalam Kasus Suap Jabatan KPK

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," bebernya.

Prabowo menegaskan, dirinya sudah menghitung permasalahan Whoosh.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak usah khawatir.

"Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," ucap dia.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com