Rezim Jokowi Disebut Politikus Nasdem 'Jahat', PSI Pasang Badan: Mungkin DPR-nya Belum Belajar

TRIBUNJATIM.COM - Partai Nasdem menyebut rezim Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) jahat karena banyak bendungan yang tak berfungsi.

Pernyataan tersebut disindir balik oleh Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

Baca juga: Keluhkan Sekolah Jauh & Absensi Dimanipulasi Kepsek, Guru Nur Aini Ternyata Disebut Punya Pajero

Nasdem diketahui adalah partai lama Ali. 

Ali mengatakan, Presiden hanyalah pengambilan kebijakan.

Sedangkan urusan teknis dipegang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat pada saat itu.

"Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi?" ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).

"Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya. Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU," lanjutnya.

"Kemudian turun ke balai perencanaan, kemudian gubernur itu ada kerja bersama," sambung Ali.

"Terus kalau membangun bendungan, terus fungsionalnya tentunya pasti setelah bendungan selesai, akan dibangun dengan jaringan tersiernya. Akan dibangun dengan persawahannya," jelas dia.

Ali bertanya-tanya kenapa Jokowi malah dituding jahat karena itu.

Dia kembali menekankan bahwa pasti ada menteri yang merencanakan teknis daripada kebijakan pembangunan bendungan di masa lalu.

"Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya," jelas Ali.

"Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain," beber dia.

"Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai," tuturnya.

Menurut Ali, berhubung Presiden Prabowo Subianto mendukung keberlanjutan, maka proyek-proyek di zaman Jokowi bakal difungsionalkan.

Dia pun mendesak Nasdem agar terus mengawal setiap pembangunan yang mereka setujui.

"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu."

"Harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," katanya.

Baca juga: Padahal Perhiasan sampai Dicek di Toko Emas, Wanita Tertipu Malah Beli Tembaga Seharga Rp22 Juta

Sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi menyebut, rezim pemerintahan sebelumnya jahat.

Sebab kata dia, pemerintahan sebelumnya hanya memprioritaskan proyek tanpa melihat efektivitas dari bangunan tersebut.

Hal itu diungkapkan Mori Hanafi dalam rapat kerja (Raker) bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (17/11/2025), dikutip dari Warta Kota.

Mori menyebut bahwa dirinya mendapatkan laporan bahwa banyak mega infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) di era Joko Widodo (Jokowi) yang tidak berfungsi.

Salah satunya bendungan.

Setidaknya ada lima bendungan yang diresmikan di era Jokowi demi memitigasi terjadinya kekeringan di provinsi tersebut.

Ketujuh bendungan tersebut yakni Bendungan Tanju diresmikan tahun 2018, Bendungan Mila diresmikan pada 2019, dan Bendungan Bintang Bano diresmikan 2022.

Kemudian Bendungan Beringin Sila diresmikan 2022, dan Bendungan Tiu Suntuk diresmikan pada 2024.

Sementara Bendungan Meninting yang sudah mulai dibangun pada 2020, hingga kini masih dalam proses pekerjaan.

Namun ketiga bendungan tersebut minim fungsi karena dibangun tanpa saluran irigasi. 

Menurut Mori, akhirnya banyak bendungan yang dibangun di era Jokowi justru tak bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Maka kata Politisi Partai NasDem itu, rezim sebelumnya jahat lantaran pembangunannya hanya pendekatan proyek. 

Sementara bendungan tersebut kini tidak bisa dipakai karena minim irigasi. 

"Bendungan ini banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu enggak habis dipakai sekarang pak, enggak fungsi," ucap Mori seperti dimuat Youtube Komisi V DPR RI.

"Di semua tempat di NTB itu bendungan tidak bisa dipakai karena tidak ada jaringan irigasinya," jelas Mori.

Mori pun menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menyeleksi lagi pembangunan infrastruktur yang bermanfaat dan tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat ke depannya.

Hal itu agar anggaran tak terbuang sia-sia.

Terutama terkait dengan 15 bendungan yang akan dibangun di era Prabowo Subianto.

Jangan sampai, kata Mori, ke depannya ke-15 bendungan tersebut akan minim fungsi seperti bendungan sebelumnya.

Baca juga: Dituding Cerai Demi Nikahi Pria Beri Mobil Pajero, Dhia Gemoy Murka: Suami Tidak Ada Gunanya

Bendungan

Diketahui, Presiden ke-7 RI Jokowi sempat meresmikan Bendungan Tiu Suntuk pada Kamis (2/5/2024).

Bendungan Tiu Suntuk terletak di Desa Mujahiddin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Peresmian dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.

Pembangunan Bendungan Tiu Suntuk dilaksanakan sejak tahun 2020 - 2023 dengan total anggaran sebesar Rp1,4 triliun.

Bendungan Tiu Suntuk menjadi salah satu bendungan besar dengan kapasitas tampungan 60,85 juta m3 dengan luas genangan 321,52 Ha.

Bendungan yang disebut-sebut sebagai bendungan yang cukup cepat pembangunannya memiliki beberapa manfaat, di antaranya untuk irigasi seluas 4.000 Ha, mereduksi banjir seluas 489 Ha (Q50/439 m3/dt), penyediaan air baku dengan kapasitas 68 liter/detik dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro 0,80 MW.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa NTB merupakan salah satu provinsi dengan pembangunan bendungan terbanyak di Indonesia. 

Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun sebanyak tujuh bendungan di NTB. 

Hal ini dilakukan karena air merupakan kunci dalam kehidupan saat ini. 

Terlebih dengan adanya perubahan iklim yang terjadi saat ini membuat air menjadi elemen yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

"Sekali lagi air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB."

"Baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita," ujar Presiden.

Peresmian Bendungan Tiu Suntuk ditandai dengan pemutaran roda air pintu dan penandatanganan oleh Presiden Jokowi. 

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin.