Pemkab dan DPRD Pasuruan Tegaskan Integritas Jadi Fondasi Utama di Tengah Pengetatan Anggaran 2026

Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih sebut integritas adalah fondasi utama di tengah pengetatan anggaran yang akan terjadi pada tahun 2026 mendatang.

Tayang:
Penulis: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Galih Lintartika
JAWARA - Wabup Pasuruan, KH Shobih Asrori (kiri), dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat (tengah) saat menjadi narasumber dalam acara JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) yang digelar DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Tribun Jatim Network di Taman Lumbung Pangan Nusantara, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (9/12/2025). 

Ringkasan Berita:

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Tribun Jatim Network menggelar JAWARA (Jagongan Wakil Rakyat) dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Taman Lumbung Pangan Nusantara, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (9/12/2025).

Tema yang diangkat dalam acara ini adalah “Membangun Tanpa Celah Korupsi: Peran Strategis Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Pasuruan

Acara dihadiri Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, serta puluhan kepala desa dari seluruh kecamatan di Pasuruan.

Dalam forum terbuka ini, Gus Shobih, sapaan akrab Wabup Pasuruan menegaskan, semangat antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari kualitas pembangunan desa.

Ia menyebut, integritas adalah fondasi utama di tengah pengetatan anggaran yang akan terjadi pada tahun 2026 mendatang.

“Tahun depan akan ada pengetatan fiskal. Transfer pusat turun, termasuk dana desa, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), hingga dana bagi hasil. Totalnya mencapai lebih dari Rp 593 miliar,” ujar Gus Shobih.

Karena itu, kata dia, pencegahan korupsi harus dimulai dari hal paling kecil dari diri sendiri, dari pikiran, perkataan, hingga tindakan.

Integritas merupakan satu kesatuan.

Gus Shobih menjelaskan, pemerintah kabupaten juga telah mendapatkan penguatan materi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menanamkan “keluarga integritas” pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Bupati Mas Rusdi Tegaskan Kekompakan Forkopimda Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Pasuruan

Ia berharap nilai yang sama ikut mengalir hingga ke desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Gus Shobih menekankan pentingnya desa untuk mengoptimalkan perencanaan APBDes di tengah efisiensi anggaran.

“RAPBDes harus benar-benar matang. Prioritas ditentukan secara jelas. Transparansi itu wajib, papan informasi harus terpasang, masyarakat harus tahu sumber anggaran dan penggunaannya,” ucapnya.

Ia memberi contoh beberapa desa yang sudah menerapkan transparansi secara menyeluruh dengan menampilkan seluruh rincian anggaran di papan publik.

Kolaborasi desa dan pemerintah kabupaten, menurut dia, telah menunjukkan dampak positif, terutama saat peringatan Hari Jadi dan Hari Santri.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved