Sinyal Baik dari Pemerintah, KMP Bisa Ajukan Pinjaman ke Bank Mulai Oktober 2025, ini Syaratnya

Poin Penting:

• Persiapan Proposal Bisnis: Koperasi yang ingin mengajukan pinjaman harus terlebih dahulu menyusun proposal bisnis. Sosialisasi ini dihadiri oleh ratusan pengurus dari 70 koperasi yang berasal dari Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Malang, Tuban, dan daerah lain di Jawa Timur.
• Plafon Pinjaman: Plafon pinjaman maksimal yang bisa diajukan mencapai Rp 3 miliar, namun pada tahap awal akan disesuaikan dengan kebutuhan, baik untuk investasi maupun modal usaha.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Mulai bulan Oktober besok, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa mulai mengajukan pinjaman ke bank. Syaratnya, koperasi sudah bisa membuat proposal bisnis dan pengajukan ke bank himbara (himpunan bank milik negara).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo usai menghadiri acara sosialisasi pembuatan proposal bisnis dan pembiayaan KMP di Pendopo Sidoarjo, Selasa (9/9/2025).

Ratusan pengurus dari 70 koperasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan itu. Termasuk dari Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Malang, Tuban, dan beberapa daerah lain di Jawa Timur.

“Kami dari pusat bersama-sama dengan kabupaten dan provinsi melakukan sosialisasi untuk pembuatan proposal bisnis dan pengajuan ke himbara kepada koperasi desa terpilih. Hari ini ada 70 koperasi, kemudian dilanjutkan daerah lain secara serentak sampai 16.000 koperasi,” kata Kartika Wirjoatmodjo.

Baca juga: Pokemon Meriahkan Laga Timnas Indonesia U-23 di Sidoarjo, Ribuan Anak Dapat Undangan Spesial

Dengan proposal yang telah disiapkan, pengurus koprasi bisa mengajukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Seperti menjadi agen gas, kerjasama dengan Telkom, Pertamina, PLN, PT Pos, Pupuk Indonesia, dan sebagainya.

“Juga membuat proposal untuk pengajuan pinjaman. Kemungkinan, Oktober nanti bisa mulai pengajuan pinjaman ke bank, dan akhir September 2025 sudah bisa mulai cair secara bertahap,” ungkapnya.

Plafon nilai pinjamannya maksimal bisa mencapai Rp 3 miliar. Namun untuk tahap pertama tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti kebutuhan investasi untuk renovasi gedung, perlengkapan, dan sebagainya. Serta kebutuhan modal yang menyesuaikan dengan besar -  kecilnya usaha koperasi.

“Keberadaan toko atau jenis usaha juga harus disesuaikan dengan jumlah keluarga di desa setempat serta potensi yang ada. Kecuali desa yang besar, bisa membentuk koperasi yang besar pula dengan berbagai jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan warga,” urainya.

Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyebut, BRI sebagai salah satu bank himbara telah menyiapkan dana pembiayaan bagi koperasi desa. Tinggal sekarang, bagaimana mereka menyiapkan proposal bisnis dan pengajuan pinjamannya.

Ada beberapa kategori koperasi. Mulai yang kecil, sedang, hingga kategori besar. Itu juga menentukan angka pinjaman yang bisa dikucurkan.

“Angkanya sudah ditentukan, maksimal Rp 3 M. Tapi kami rasa umumnya tidak sampai segitu untuk tahap awal. Nilainya menyesuaikan kebutuhan,” kata Agus.

Baca juga: Ketua PBNU Gus Yahya Resmikan Layanan Kesehatan Haji dan Umrah di RSI Siti Hajar Sidoarjo

Misalnya, dicontohkan saat awal koperasi membutuhkan investasi untuk perbaikan infrastruktur, kendaraan, peralatan, sarana, dan sebagainya. Kemudian, kebutuhan modal usaha, menyesuaikan jenis usaha dan volume yang akan dijalankan.

“Sesuai Inpres nomor 9, ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Semua diatur di situ. Nanti kita akan sesuaikan dengan skala usaha dan potensi masing-masing desa,” lanjutnya.

Disampaikan pula bahwa pinjaman untuk koperasi desa bunganya cuma enam persen setahun. Dengan tenor maksimal selama enam tahun.

“Kita juga memberikan pendampingan. Kita gabungan dengan BUMN lain untuk memberikan sosialisasi kepada pengurus koperasi. Tentang bagaimana mengembangkan usaha, mengajukan pinjaman, menjadi mitra, dan sebagainya,” urainya.

Dengan sosialisasi dan berbagai pelatihan, diharapkan para pengurus koperasi bisa paham dengan potensi bisnis di wilayahnya. Misalnya pupuk, kebutuhannya berapa dan potensinya bagaimana. Kemudian gas, listis, Telkom, dan sebagainya. Semua harus direncanakan dengan baik berdasar potensi yang ada.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idanya mengaku senang Sidoarjo menjadi kabupaten pertama dalam program sosialisasi ini. Pihaknya berharap, itu menjadi penyemangat tersendiri bagi pengurus koperasi desa di Kabupaten Sidoarjo untuk lebih maju dibanding daerah lain.

“Menjadi kota pertama, semoga KDKMP di Sidoarjo bisa berjalan baik semua. Bermanfaat bagi masyarakat, dan berdampak pada kesejahteraan warga,” kata Mimik.

Wabup juga mengajak para pengurus koperasi untuk bekerja maksimal. Supaya koperasinya berjalan baik dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo.

KDKMP sudah terbentuk di semua desa dan keluaran di Sidoarjo. Namun baru sekira 70 koperasi yang aktif. Diharapkan, ke depan desa-desa lain menyusul, dan koperasi bisa berjalan di semua desa dan kelurahan yang ada.

“Pendampingan, pembinaan dan pelatihan melalui Dinas Koperasi terus kita gelar untuk para pengurus KDKMP yang ada. Tujuannya satu, supaya semua koperasi bisa aktif dan bermanfaat positif bagi masyarakat sekitarnya,” ujar wabup.