Tabiat Siti Holila Tembok Jalan 6 Rumah Warga, Pemkot Bantu Mediasi dengan BPN

TRIBUNJATIM.COM - Tengah terjadi konflik antar warga di Asem Jajar, Kecamatan Bubutan, Suabaya Jawa Timur.

Konflik ini melibatkan seorang warga yang baru pindah dan ingin mengklaim tanahnya.

Tetapi, tindakannya itu merugikan warga lain karena akses rumahnya yang jadi sangat sempit.

Awalnya masih tersisa Rp 1,5 meter, warga kini bahkan hanya bisa keluar dengan berjalan samping.

Jarak antara tembok dan rumah warga hanya disisakan sekitar 30 cm saja.

Awal mula konflik

Konflik warga terjadi di Asem Jajar, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur.

Konflik ini dipicu oleh adanya akses jalan yang dipasangi tembok di tengah-tengahnya.

Tembok itu menyebabkan penyempitan jalan. Awalnya selebar sekitar 1,5 meter, kini hanya tersisa sekitar 30 sentimeter.

Bahkan, warga sekitar harus berjalan menyamping apabila akan masuk menuju rumah mereka.

Salah seorang warga setempat, Wahyu Nusantara Aji mengatakan, saat pertama kali membeli tanah pada tahun 2009, terdapat akses jalan umum selebar 1,5 meter.

“Jadi saya kan belinya di Bu Endang, setiap warga yang beli tanah di sini dikasih akses jalan 1,5 meter, jadi motor atau kendaraan masih bisa masuk lah,” kata Wahyu, Senin (27/10/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Dulu Wanita Berhijab Kecele Beli, Kini sudah Tak Tampak Sejak Dipasangi Tulisan Bakso Babi

Sosok Siti Holiha

Siti Holiha menjadi warga yang kemudian jadi sorotan para tetangga.

Siti Holiha adalah warga pendatang baru yang menembok rumah para tetangganya itu.

Semenjak ada warga pendatang baru, yakni Siti Holila yang membeli salah satu petak tanah di wilayah tersebut, tiba-tiba berdiri tembok mulai dari ujung jalan masuk hingga enam rumah ke belakang.

Wahyu bersama warga lainnya juga sudah pernah melaporkan perkara tersebut ke lurah setempat, tapi tidak pernah ditindaklanjuti.

“Pembangunan tembok ini juga enggak pernah warga itu dilibatkan, waktu temboknya masih pendek kami juga sudah lapor ke RT, RW, lurah tapi enggak pernah ada tindak lanjut,” jelasnya.

Camat Bantu Mediasi dengan BPN

Camat Bubutan, Ferdhie Ardiansyah, menegaskan telah berkoodinasi dengan Kantor Pertanahan BPN Surabaya II. Rencananya, rapat mediasi akan dilakukan pekan ini.

"Untuk koordinasi awal, pihak BPN bersedia melakukan mediasi terlebih untuk mencari solusi terbaik," kata Ferdhie ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (28/10/2025)  . 

Apabila dari hasil mediasi kedua belah pihak bersikukuh terhadap klaim batas tanah masing-masing, maka BPN akan melakukan pengukuran ulang. Upaya tersebut diharapkan menjadi solusi terakhir untuk mencari solusi.

"Apabila dari hasil mediasi, tidak menemukan titik temu maka pengukuran akan dilakukan berdasarkan surat tugas dari pimpinan BPN. Namun, kami berharap ada solusi pada mediasi mendatang," katanya.

Ferdhie menambahkan, bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah berupaya memediasi antara kedua belah pihak bersama Kantor Pertanahan BPN Surabaya II. Namun hal tersebut urung dilakukan karena karena belum adanya kesepakatan dari warga.

Namun berdasarkan informasi yang diterima kecamatan, ada pihak LPMK yang meminta uang transportasi dalam upaya mediasi tersebut sebagai inisiatif pribadi. Totalnya, sekitar Rp2,5 juta, bukan Rp13 juta seperti yang ramai diberitakan sebelumnya.

"Permintaan uang itu tanpa sepengatahuan lurah. Namun, belakangan uang tersebut telah dikembalikan kepada warga dan mediasi belum sempat dilakukan," katanya.

Cak Ji turun langsung

Merespons konflik warga ini, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi.

Armuji langsung mendatangi lokasi dan mencoba berdiskusi dengan warga terkait hal ini.

Wakil Wali Kota Surabaya itu bahkan menegur langsung lurah yang bermasalah karena menagih uang kepada warga.

Padahal seharusnya tagihan semacamnya seharusnya tidak ada  . 

Pengakuan Siti Holila

Siti Holila menegaskan bahwa pemasangan tembok tersebut sudah sesuai dengan batas-batas tanah yang terdapat di Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya.

“Jadi waktu saya beli di Pak Yanto, lalu diajak ke BPN untuk mengukur tanah ini dapatnya 5x28,” jelas Siti sembari menunjukkan bukti sertifikatnya kepada Armuji.

Sementara itu, penjual tanah kepada Wahyu dan enam orang lainnya, Endang mengaku sejak awal dirinya memang tidak tahu batas-batas tanah maupun surat-surat kepemilikan tanah tersebut.

Ia menuturkan, pertama kali menjual tanah tersebut seharga Rp 4,5 juta dengan akses jalan 1,5 meter.

“Saya dari awal itu enggak tahu batas-batas tanah ataupun surat aslinya sampai saya umur 70 tahun. Saya hanya jual tanah, lalu saya beri akses jalan 1,5 meter itu,” ucapnya  . 

“Kalau orang yang beli di saya ya pasti saya kasih jalan, nah Siti kan belinya di Yanto ya saya enggak tahu apa-apa,” imbuhnya.

Setelah mediasi yang cukup Panjang, akhirnya Cak Ji, sapaan akrab Armuji, mengatakan akan mengawal perkara tersebut bersama para warga ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Nanti panggil juga Yanto, Endang dan penjual tanah yang lain kita ke BPN bareng-bareng ya,” tegasnya. 

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com