14 Proyek Lelang LPSE Diduga Bermasalah, Begini Penjelasan Kabag Adbang Kabupaten Madiun

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Madiun mengatakan, seluruh pemenang lelang proyek LPSE Pemkab Madiun 2018, sudah sesuai aturan.

14 Proyek Lelang LPSE Diduga Bermasalah, Begini Penjelasan Kabag Adbang Kabupaten Madiun
SURYA/RAHARDIAN BAGUS
Pembangunan Gedung Madiun Kampung Pesilat, Jumat (9/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Madiun, Hari Pitojo mengatakan, seluruh pemenang lelang proyek di Layanan Pengadaan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) Pemkab Madiun tahun 2018, sudah sesuai dengan prosedur dan aturan.

Begitu juga dengan pemenang lelang, sudah sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan, ketika diminta menanggapi hasil penelitian dari Tim peneliti Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) yang menemukan kejanggalan lelang 14 proyek total bernilai puluhan miliar rupiah di LPSE Pemkab Madiun tahun 2018.

Mati Listrik, Pelaksanaan Tes CPNS 2018 Kabupaten Ngawi di Madiun Molor Setengah Jam

"Kalau menurut saya, kontraktor yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, sudah melalui tahap evaluasi dan melalui persyaratan. Di antaranya kalau kita bicara soal track record, maka itu adalah mengenai blacklist. Selama kontraktor tersebut tidak ada di dalam aplikasi blacklist yang ditetapkan oleh LKPP pusat, perusahaan tersebut tidak terkena blacklist," katanya saat ditemui usai mengikuti acara Musrenbang di Pendopo Ronggo Jumeno, Mejayan, Madiun, Jumat (9/11/2018) siang.

Mengenai dugaan anggaran pembangunan tidak ditenderkan dan diduga sengaja dipecah-pecah sehingga bisa melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), juga menurutnya tidak benar.

Sebab, kata Hari, seluruh penganggaran sudah dimasukan dalam sistem informasi rencana pengadaan yang bisa diakses seluruh masyarakat.

Hasil Penelitian WKR, 14 Proyek Bernilai Puluhan Miliar Hasil Lelang LPSE Madiun Diduga Bermasalah

"Paket-paket pengadaan konstruksi, mana yang dilakukan penunjukan langsung dan mana yang ditenderkan, itu bisa dilihat di sistem informasi rencana pengadaan yang bisa diakses seluruh masyarakat. Tidak dipecah-pecah, semua ada di sistem rencana pengadaan," katanya.

Sementara mengenai adanya satu rekanan yang bisa mendapat dua hingga tiga pekerjaan sekaligus dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Madiun, menurutnya itu diperbolehkan dalam aturan.

Pihak rekanan dapat mengerjakan pekerjaan kecil yang nilainya di bawah dua setengah miliar rupiah, maksimal lima pekerjaan.

Pegawai Pertamina Depo Madiun Ciptakan Alat Olahraga yang Bisa Hasilkan Energi Ramah Lingkungan

"Dalam aturan, di dalam undang-undang mengenai peraturan mengenai jasa konstruksi dan dalam peraturan pengadaan barang dan jasa, pekerjaan konstruksi sudah ditentukan. Perusahaan kecil itu bisa melaksanakan pekerjaan kecil secara bersamaan konstruksi paling banyak lima paket. Jadi kalau misalnya ada yang dapat tiga ya masih memenuhi," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved