Kepala Desa di Jombang Protes, Penunjukan Agen Penyalur BPNT Oleh Dinsos Dinilai Menyimpang

Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang, memprotes mekanisme penunjukan agen atau toko penyalur program Bantuan

Kepala Desa di Jombang Protes, Penunjukan Agen Penyalur BPNT Oleh Dinsos Dinilai Menyimpang
Surya/Sutono
Erwin Pribadi, Koordeinator Kades SeKecamatan Jombang Kota. 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Sejumlah kepala desa (kades) di Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang, memprotes mekanisme penunjukan agen atau toko penyalur program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos), yang dinilai menyimpang.

Indikasinya, diantaranya ada dua agen dalam bentuk e-warung yang terverifikasi Dinsos, justru bukan tempat penyalur bahan pangan. Keduanya bernama Kios Pupuk dan PT Pertani. Kedua agen itu juga bukan yang direkomendasikan para kades.

"Padahal, sesuai perintah Dinas Sosial melalui pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) penunjukan e-warung, harus berdasar rekomendasi kades," kata Erwin Pribadi, koordinator kades se Kecamatan Jombang Kota kepada TribunJatim.com, Rabu (14/11/18).

Menurut Erwin Pribadi, sebagian besar usulan kades malah dicoret. Akan halnya dua toko tadi, ini terdaftar masing-masing di Desa Plosogeneng dan Jalan Kusuma Bangsa Jombang.

Tak Jadi Pailit, Merpati Airlines Bisa Kembali Beroperasi?

Erwin Pribadi yang juga Kades Kepatihan ini mengutarakan, saat dirinya mempertanyakan ke Dinas Sosial tentang alasan penunjukan agen-agen ini, mereka berargumen, toko ini sudah menjalin kemitraan dengan BNI selaku bank penyalur dana BPNT.

"Jelas itu inkonsistensi Dinsos. Saat memberikan sosialisasi kepada para kades beberapa bulan lalu, kadesa diwajibkan membuat rekom bagi pelaku usaha di wilayahnya, sebagai pihak penyedia kebutuhan pokok penerima manfaat," terang Erwin kepada TribunJatim.com.

Erwin menjelaskan, desa-desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Jombang Kota yang merasa paling dirugikan nama baiknya oleh ulah Dinas Sosial ini antara lain Desa Sumberjo, Plosogeneng, dan Mojongapit.

"Saya menduga ini juga terjadi di beberapa kecamatan lain Seperti Desa Badang kecamatan Ngoro, di mana rekom Kades tidak diindahkan pihak Dinas sosial maupun TKSK," imbuhnya kepada TribunJatim.com.

Di Hari Ulang Tahun Irwan Mussry, Maia Estianty Sempatkan Bongkar Rahasia Awet Muda Sang Suami

Erwin mengungkapkan, bila protes ini tidak direspon sesuai kesepakatan, para Kades mengaku tidak akan bertanggung jawab terkait proses distribusi BPNT di wilayahnya.

"Yang saya heran, kenapa ada nama 'Kios Pupuk' dan 'PT Pertani' yang jelas-jelas ini tidak sesuai sebagai toko penyedia bahan pangan," tutur Erwin.

Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, M Sholeh mengaku daftar agen yang muncul tersebut merupakan hasil verifikasi yang dilakukan Bank BNI selaku bank yang ditunjuk sebagai penyalur BPNT.

Agen tersebut sebelumnya sudah menjalin kemitraan dengan BNI 46 dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun-tahun sebelumnya.

Sholeh menjelaskan, pada oktober lalu, perkembangan data usulan yang masuk sebanyak 390 toko. Jumlah itu merupakan rekomendasi dari Kades maupun BNI. Menurut Soleh, semua usulan sudah diakomodiasi Dinsos maupun tim koordinasi bantuan pangan.

Lalu, pada November ini, lanjutnya, tim koordinasi bantuan pangan sudah mengumpulkan seluruh agen bantuan pangan yang telah memilik alat EDC (elektronik data capture). Dari jumlah tersebut ada 137 agen yang sudah siap.

"Yang diusulkan atau direkomendasi desa dan BNI ada 328 toko. Jadi kuramg 258 toko, ini akan kita kumpulkan semua dan kami data ulang. Jadi kami minta semua sabar karena masih berproses, semua rekom kades pasti diakomodasi," terang Sholeh.

Sholeh menuturkan, syarat untuk menjadi agen penyalur bantuan pangan, diantaranya toko yang telah memiliki kegiatan jual beli bahan pangan, memiliki tabungan, Surat Keterangan Desa dan alat EDC yang sudah siap.

Untuk saat ini, kata Sholeh, alat tersebut menurut BNI masih dalam proses pencetakan di pusat dan butuh waktu sekitar satu bulan. Namun, dia memastikan pada Desember - Januari mendatang semua alat sudah kelar.

Terkait munculnya nama Kios Pupuk dan PT Pertani yang muncul didaftar agen, Sholeh mengaku, sejauh ini pihahnya sudah melakukan verifikasi. Data tersebut menurut Sholeh, akan dievaluasi dan dilaporkan ke Kemensos.

"Yang jelas Dinsos lakukan afirmasi ke BNI 46, dan ini akan kita laporkan ke pusat. Untuk sementara biarkan saja dulu, tidak apa-apa. Tidak langsung dicoret, namun kami edukasi kalau tidak memenuhi syarat baru akan kita evaluasi," pungkasnya.(sutono/TribunJatim.com)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved