Alasan PKB Minta Bupati Jombang Tinjau Ulang Penerapan Sistem Full Day School

Poin Penting:

• Fraksi PKB DPRD Jombang menanggapi terkait penerapan sistem full day school di Jombang.
• Selain persoalan infrastruktur, kebijakan full day school juga menimbulkan efek domino terhadap lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan.
• Fraksi PKB saat ini tengah menyiapkan hasil kajian lengkap terkait pelaksanaan full day school di Jombang.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penerapan sistem full day school di Jombang, Jawa Timur, mendapat tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Jombang.

Mereka menilai, kebijakan yang menerapkan lima hari sekolah dalam sepekan itu, belum tepat diterapkan secara menyeluruh, dan berpotensi mengikis ruang belajar keagamaan di luar sekolah formal, seperti Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).

Kritik tersebut mencuat dalam forum hearing yang digelar Fraksi PKB bersama para guru dan pengelola lembaga pendidikan, Senin (13/10/2025). 

Dalam forum tersebut, banyak peserta menyampaikan keprihatinan atas berkurangnya waktu anak-anak untuk belajar agama akibat sistem sekolah seharian penuh.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi Muchtar, menilai, penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan fasilitas maupun dampak sosialnya.

“Banyak sekolah belum siap. Fasilitas seperti ruang istirahat, toilet, maupun tempat ibadah masih jauh dari memadai. Akibatnya, anak-anak dipaksa belajar seharian dalam kondisi yang tidak nyaman,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah pada Selasa (14/10/2025).

Subaidi menambahkan, selain persoalan infrastruktur, kebijakan full day school juga menimbulkan efek domino terhadap lembaga pendidikan nonformal berbasis keagamaan.

Ia menyebut, banyak TPQ dan Madin kini kehilangan murid karena jadwal belajar formal yang terlalu panjang.

“Dulu selepas zuhur anak-anak masih sempat mengaji, sekarang mereka pulang sore. Hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya bisa diisi kegiatan positif, justru banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya melanjutkan. 

Politikus senior PKB itu juga mengkritik proses perumusan kebijakan yang dinilai minim partisipasi publik.

Ia menegaskan, kebijakan pendidikan seharusnya dibangun melalui kajian akademik yang matang dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk DPRD.

Baca juga: Duduk Perkara 630 Siswa Mogok Sekolah usai Kepsek Tampar Murid Merokok, Guru Tetap Ngajar

“Kami tidak pernah diajak membahas secara mendalam. Tidak ada public hearing resmi sebelum kebijakan ini dijalankan. Padahal dampaknya sangat luas,” ungkapnya.

Menurut Subaidi, semangat membangun generasi berkarakter tidak bisa hanya diukur dari lamanya waktu belajar di sekolah.