Terkait Kasus Rohingya, KNSR Kota Malang Minta Indonesia Putus Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

Laporan Wartawan TribunJatim, Aminatus Sofya

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya (KNSR) Kota Malang menuntut Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Hal ini lantaran Pemerintah Myanmar belum bereaksi terkait kekerasan terhadap Etnis Rohingya di distrik Rakhine, Myanmar.

"Ini bukan berarti memusuhi Myanmar, melainkan sebuah tuntutan agar Myanmar segera menyelesaikan dan memberikan keadilan bagi Etnis Rohingya," ujar Korlap Aksi KNSR, Saiful Anam, di depan Balai Kota Malang, Jumat (14/12/2018).

• Dituntut Pengadilan Myanmar, Dua Wartawan Terancam Dipenjara 14 Tahun karena Liput Krisis Rohingya

Ia mengatakan KNSR juga mendesak Indonesia memperjuangkan nasib Rohingya di sidang PBB.

Apalagi berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta PBB terhadap kekerasan Rohingya, militer Myanmar diduga terlibat lewat komando enam jendral seniornya.

"Untuk itu KNSR menuntut PBB mengadili enam jendral itu," katanya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan KNSR, 6.700 etnis Rohingya tewas pasca kekerasan di Rakhine pada Agustus 2017 silam.

Selain itu, 723 jiwa juga terpaksa meninggalkan Rakhine demi bertahan hidup dari operasi militer Myanmar.

• Duta Relawan Asal Jatim Berangkat ke Rohingya, Begini Larangan Keras yang Harus Mereka Hindari

"Angka ini jauh sekali jika dibandingkan dengan yang dirilis Pemerintah Myanmar yang hanya menyebut 400 orang tewas," ucapnya.

KNSR menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Malang. Mereka berorasi dan membacakan puisi solidaritas untuk Rohingya.

Mengutip Tribunnews, pada awal 2018 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo secara langsung melepas bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Bantuan itu mendapat respon baik dan mendorong kepedulian negara di kawasan terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar.