BKD Probolinggo Cetak Massal SPPT PBB P2, Nilai Objek Pajak Strategis dari Pabrik dan Bangunan Mewah

BKD Probolinggo Cetak Massal SPPT PBB P2, Nilai Objek Pajak Strategis dari Pabrik dan Bangunan Mewah.

BKD Probolinggo Cetak Massal SPPT PBB P2, Nilai Objek Pajak Strategis dari Pabrik dan Bangunan Mewah
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo mulai mencetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Eks Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo. 

TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo mulai mencetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Eks Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Probolinggo.

Pencetakan ini dimulai sejak Selasa (15/1/2019) lalu.

Untuk tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mencetak sebanyak 432.153 lembar SPPT PBB P2 dengan ketetapan PBB P2 sebesar Rp 17.216.202.151 yang tersebar pada 330 desa atau kelurahan di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Dimas Kanjeng Taat Pribadi Jadi Wali Nikah pada Pernikahan Putri Pertamanya di Probolinggo

Pantau Ketersediaan Jagung di Probolinggo, Badan Ketahanan Pangan Kementan Harapkan Harga Stabil

"Jumlah ini lebih banyak 2.633 lembar jika dibandingkan dengan SPPT PBB P2 tahun 2018 yang hanya mencapai 429.530 lembar," kata Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono melalui Kepala Bidang Pendapatan Susilo Isnadi.

Khusus untuk SPPT PBB P2 Buku 1 dan 2 jumlahnya mencapai 431.013 lembar dengan ketetapan sebesar Rp 10.929.911.039.

"Sementara untuk tahun 2018, jumlah SPPT PBB P2 Buku 1 dan 2 sebanyak 428.378 lembar dengan capaian Rp 10.755.488.020," jelasnya.

Kenalkan Batik Probolinggo, Lia Afif Bawa Fashion Bertema Excite Tangerines ke Hongkong Fashion Week

Menurut Susilo, tahun 2019 ini ada tujuh tahapan dalam pemungutan PBB P2.

Di antaranya, pendataan objek pajak, kalibrasi/perhitungan SPPT PBB P2, simulasi penetapan SPPT PBB P2 dan penetapan SPPT PBB P2 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo.

"Selanjutnya pembagian SPPT PBB P2 kepada wajib pajak Buku 1 dan 2 kepada desa dan kecamatan. Sementara untuk Buku 3, 4 dan 5 didistribusikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Penagihan PBB P2 dilakukan sampai dengan jatuh tempo pada 30 September 2019," tegasnya.

Untuk tahun 2019 ini Susilo mengaku akan mengefektifkan pemungutan PBB P2 sebagai tindak lanjut capaian tahun 2018 dan efektivitas penagihan serta monev (monitoring dan evaluasi) oleh tim intensifikasi pajak daerah atau PBB P2.

"Di samping itu pada tahun 2019 kami akan melakukan pemutakhiran basis data melalui kegiatan Reklas (menaikkan kelas) atau klasiran atau pendataan ulang objek pajak," tegasnya.

Susilo menambahkan pihaknya akan melakukan penilaian terhadap objek-objek pajak strategis yang berskala besar seperti pabrik perdagangan, bangunan mewah dan objek-objek lainnya.

"Harapannya tahun 2019 secara kualitas ada sebuah peningkatan dibandingkan tahun 2018. Secara kuantitas capaian PBB P2 lebih besar dari tahun 2018. Karena memang potensi PBB P2 tahun 2019 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2018," tutupnya.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved