Datangi Kantor DPRD Gresik, Sekber Asosiasi Buruh Tuntut Kejelasan UMSK

Sekretariat gabungan (Sekber) buruh mendatangi kantor DPRD Gresik menuntut agar 49 perusahaan menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Datangi Kantor DPRD Gresik, Sekber Asosiasi Buruh Tuntut Kejelasan UMSK
SURYA/WILLY ABRAHAM
Perwakilan Sekber asosiasi buruh, Disnaker bersama Komisi IV DPRD Gresik menggelar hearing di ruang kerja Komisi IV, Senin (28/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Sekretariat gabungan (Sekber) buruh mendatangi kantor DPRD Gresik menuntut agar 49 perusahaan menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Kabupaten Gresik yang saat ini dinilai mereka belum jelas, Senin (28/1/2019).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Perwakilan Apindo, dan sekber buruh dikumpulkan untuk rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Gresik di Ruang Rapat Komisi IV.

Perwakilan sekber asosiasi buruh, Alfin Sirait saat hearing mengaku ingin demo besar-besaran menuntut kejelasan, namun aksi itu urung dilaksanakan usai adanya mediasi bersama pihak terkait untuk memfasilitasi tuntutan penerapan UMSK bagi 49 perusahaan yang telah direkomendasikan.

Menjelang Pemilu, Bupati Gresik Minta Takmir Masjid, Musala dan Dai Untuk Ciptakan Kamtibmas

"Sekarang kami akan tunggu hasilnya," tegasnya.

Alfin melanjutkan, yang menjadi pertanyaan di wilayah industri lainnya di Jawa Timur, seperti di Pasuruan, UMSK sudah bisa diterapkan meski tanpa persetujuan Apindo.

Sedangkan di Gresik belum ada kejelasan.

Ia menanyakan kejelasan kepada Disnaker terkait draft rekomendasi yang hingga saat ini masih belum diputuskan oleh bupati untuk diajukan ke gubernur Jawa Timur.

Hasil Undian Ronde Kelima Piala FA 2018-2019 Mempertemukan Chelsea dan Manchester United

Jelang Pemilu 2019, Bupati Gresik Ajak Kepolisian Sapa Masyarakat Melalui Gowes Keliling Kota

"Padahal kami ini sudah melengkapi seluruh prosedur," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Disnaker Gresik, Ninik Asrukin mengatakan, tidak ada titik temu terkait UMSK karena pengajuan sekber asosiasi buruh yang menginginkan 49 perusahaan itu hanya disanggupi oleh 6 perusahaan yang siap memberlakukan sistem tersebut.

“Ya hanya enam itu yang diajukan ke gubernur,” ujarnya.

Jengkel Dengan Jalan Rusak, Warga Manyar Gresik Tancapkan Papan Nama Danau di Atas Jalan Berlubang

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved