Perjuangkan Hak Pilih Napi, Lapas Surabaya Bersama DPR RI Undang Stakeholder Lintas Daerah di Jatim

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Beragamnya domisili tak mengurangi usaha Lapas Surabaya untuk memperjuangkan hak pilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berbagai stakeholder terkait lintas daerah diajak duduk satu meja bersama anggota DPR RI membahas hal tersebut.

Forum dengar pendapat antara stakeholder dengan Anggota Komisi II & III DPR RI itu dilaksanakan di Aula Lapas Surabaya di Porong.

Lapas yang dipimpin Suharman itu mengundang KPU, Bawaslu dan Dispendukcapil dari berbagai daerah di Jatim. Mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo serta Kota dan Kabupaten Pasuruan.

• Kunjungi Rutan Surabaya, Anggota DPR RI Bahas DPT Pemilu 2019 dan Pastikan WBP dapat Hak Pilih

• 12 WBP Lapas Kelas 1 Surabaya sebagai Pasukan Merah Putih Saat Harkitnas, Ada Napi Terorisnya Juga

"Semua kami undang karena WBP kami berasal dari berbagai daerah, khususnya di wilayah Jatim," ujar Suharman, Rabu, (20/2/2019).

Menurut Suharman, sejak Oktober 2018 pihaknya sangat getol untuk memperjuangkan hak suara WBP. 

Satu di antaranya dengan mengundang dispendukcapil dari berbagai daerah untuk melakukan perekaman e-KTP. Hasilnya, DPT di Lapas Surabaya naik signifikan.

"Sebelumnya, hanya 219 WBP yang memiliki e-KTP, sekarang sudah ada 1.327 WBP yang terekam datanya oleh dispendukcapil," terangnya.

• Dapati Banyak Siswa Bolos, Satpol PP Surabaya Blusukan ke Sekolah Gencarkan Kedisiplinan Pelajar

• Satu Warga Kedondong Kidul Surabaya Meninggal Karena DBD, Dinkes Lakukan Fogging Dengan Mobil

Di hadapan Adies Kadir dan Arteria Dahlan (Komisi III) serta Zainudin Amali (Ketua Komisi II), Suharman mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus akan mengusahakan proses perekaman e-KTP dengan berbagai dispendukcapil dari daerah lain.

Dalam waktu dekat, sudah ada dispendukcapil Jember, Jombang dan Blitar yang siap melakukan perekaman.

"Hingga seminggu ke depan akan ada perekaman, semoga masih bisa masuk DPT,"  terangnya.