Paguyuban Orang Tua Peduli PPDB Minta Adakan Simulasi PPDB Lagi, Lho Mengapa?

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Simulasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Jatim telah usai pada 22 Juli lalu.

Namun, banyak wali murid yang tergabung dalam beberapa forum meminta adanya simulasi kembali.

Alasannya, mereka cukup khawatir akan adanya kendala usai berbagai perubahan kebijakan dan adendum yang sempat diterapkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Tigor Tambunan, perwakilan Masyarakat peduli PPDB Jatim 2017 mengungkapkan simulasi kembali ini untuk mengantisipasi kesiapan software PPDB.

Sebagai akademisi yang mengerti IT, menurutnya perlu simulasi minimal H-1 untuk memastikan tidak ada kendala dalam software pendaftaran setelah dilakukan perubahan kebijakan beberapa kali.

“Takutnya nanti misal ada anak dengan NUN 370 mendaftar ke luar zona akan tersisih karena format seleksi penerimaan luar zona hanya 10 persen belum diubah,” jelasnya ketika dikonfirmasi, pada Rabu (28/6/2017).

Menurutnya simulasi kembali ini akan meredam kekhawatiran masyarakat.

Simulasi ini, lanjutnya, tidak perlu diikuti seluruh peserta.

Hanya beberapa orang saja dalam beberapa jam bisa dijadikan bahan evaluasi final.

“Kalau setelah beberapa jam latihan tidak ada komplain masyarakat. Maka PPDB pasti bisa berjalan semestinya.Sebab, masyarakat juga cukup resah dengan perubahan zonasi kecamatan gubeng yang berbeda dengan saat pengambilan pin,” ujar pria yang juga Kepala Prodi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Surabaya ini.

Dirinya dan juga sejumlah pengamat pendidikan juga masih mengevaluasi sistem PPDB yang mungkin menjadi celah kecurangan.

Melalui petemuan sederhana di pekan Lebaran ini, mereka berharap akan adanya transparansi PPDB Jatim 2017 ini.

“Yang dimaksud dengan transparansi ini calon siswa dapat melihat pergeseran/ pergerakan nilainya di tabel website PPDB online per SMAN,” ungkapnya.

Apalagi, kriteria seleksi berdasarkan nilai mata pelajaran, maka calon siswa setiap saat harus dapat melihat nilai semua peserta PPDB satu sama lain.

Sehingga diharapkan setiap calon siswa juga dapat mengetahui asal sekolah si calon pendaftaran, untuk memastikan pendaftar dari Surabaya atau bukan.

“Jadi bisa di pantau bersama,”pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan Bangkit Bina Aji,anggota dari Paguyuban Orang Tua Peduli PPDB Jatim 2017 pada 23 Juli lalu juga sempat memberikan surat terbuka pada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Dindik Jatim.

Tuntutan agar melaksanakan PPDB sesuai petunjuk teknis yang mereka sampaikan juga telah mendapat respon.

Yaitu dibatalkannya adendum penambahan poin dan juga penerimaan zonasi SMA yang prioritas dalam zona.

“Saya lihat di laman PPDB sudah tidak ada ketentuan prioritas dalam zona 90 persen, tinggal transparansi pendaftar saja nanti secara online,” jelasnya.

Dengan transparansi tersebut, harapannya, orang tua bisa memantau nilai yang mendaftar di sekolah.
Sebab hingga saat ini dalam laman PPDB setiap sekolah tidak ada passing grade sebagai acuan NUN minimum yang diterima.

“Kalau tanggal 3 Juli, tidak muncul data nilai pendaftar dan sekolah asalnya ini bisa jadi masalah. Kami kawal agar muncul kolom nilai dalam laman pendaftaran nantinya,”ujarnya.

Sementara passing grade diharapkan bisa ditampilkan berupa riwayat minimum NUN yang diterima di sekolah pada tahun 2016.

Sehingga orang tua bisa memperkirakan persaingan dalam mendaftar di sekolah yang dituju

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman ketika dikonfirmasi terkait masukan masyarakat mengungkapkan siap menampung masukan masyarakat sebelum pelaksanaan PPDB.

Terkait persiapan PPDB, menurutnya baru akan kembali dilaksanakan saat staffnya kembali bekerja efektif, yakni pada 1 Juli 2017.

“Untuk batasan luar zonasi sudah tidak ada, jadi tidak ada batasan lagi mau daftar ke sekolah mana. Transparansi pendaftar juga pasti ada di website seperti biasanya, saya pastikan itu,” tegasnya. (Surya/Sulvi Soviana)