Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Aksi KPK di Kota Malang

Turun ke Jalan, Elemen Masyarakat Dukung KPK Obok-obok Kota Malang

Masyarakat Kota Malang juga menyatakan kesediaan mengawal proses penegakan hukum kasus korupsi oleh KPK.

Editor: Mujib Anwar
SURYA/NENENG USWATUN HASANAH
Jaringan Aliansi Anti Korupsi (Jansi) Kota Malang bersama Malang Corruption Watch menggelar aksi terkait kasus korupsi Kota Malang di depan Balai Kota Malang, Rabu (16/8/2017) 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Jaringan Aliansi Anti Korupsi (Jansi) Kota Malang bersama Malang Corruption Watch (MWC) menggelar aksi dukungan terhadap KPK di depan Balai Kota Malang, Rabu (16/8/2017).

Bentuk dukungan terhadap KPK yang mengobok-obok Kota Malang dilakukan sekitar 15 orang dengan membentangkan banner berisi dukungan terhadap KPK.

Isinya, kecaman pada wakil rakyat yang dianggap telah mengkhianati kepercayaan dan amanat rakyat.

Salah satu banner berbunyi "DPR yang korup bukan wakil kami" untuk menandakan kekecewaan mereka terhadap tertangkapnya Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus korupsi.

(BREAKING NEWS - Ditetapkan Tersangka KPK, Ketua DPRD Kota Malang dari PDIP Langsung Mundur)

Karim, koordinator aksi mengatakan wakil rakyat telah mengkhianati amanat rakyat dan mencoreng nama Kota Malang sebagai parameter kota bersih.

"Kami menyatakan kesediaan masyarakat Kota Malang untuk mengawal proses penegakan hukum kasus korupsi di kota kami yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan pihak swasta," tegasnya.

Ia juga menyebutkan Kota Malang dalam status sakit meskipun selama ini diagung-agungkan atas prestasinya yang luar biasa.

(Amplop Isi Gaji Polisi ini Hilang Saat Salat, Setelah 11 Tahun Tiba-tiba Dikembalikan Utuh Penemunya)

Dalam rilisnya, Jansi menuntut KPK untuk tidak berhenti pada 3 tersangka yang telah ada, karena masih banyak indikasi keterlibatan orang lain dalam tindak korupsi tersebut.

Mereka juga menuntut KPK untuk mengusut kasus lain, antara lain RSUD Kota Malang dan proyek drainase.

Selain itu, mereka juga menuntut KPK mengawasi kepolisian dan kejaksaan di daerah agar semakin serius dalam menuntaskan kasus korupsi di Kota Malang.

(Memilukan, Beginilah Kronologis Lengkap Tragedi Bocah Tewas Diterkam Anjing Pitbull)

Pemerintah juga harus semakin transparan atas akses informasi bagi masyarakat dapat turut mengawasi dan berperan aktif dalam pemerintahan sebagaimana idealnya sistem demokrasi.

Serta mengajak masyarakat untuk tidak lagi memilih wakil rakyat yang terlibat korupsi karena sudah sering rakyat dikhianati oleh para politisi. (Surya/Neneng Uswatun Hasanah)

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved