Aksi KPK di Jatim

Lima Saksi Penuhi Panggilan KPK untuk Pemeriksaan Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi Bupati Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terkait kasus dugaan suap serta gratifikasi.

Lima Saksi Penuhi Panggilan KPK untuk Pemeriksaan Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi Bupati Malang
SURYA/ALFI SYAHRI RAMADANA
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Malang, Willem Petrus Salamena saat jeda pemeriksaan KPK, di Polres Malang, Sabtu (13/10/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Pemeriksaan para saksi tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan sebelumnya terkait dua kasus dugaan suap serta gratifikasi yang menjerat Bupati Malang, Rendra Kresna.

Pemeriksaan dilakukan oleh KPK di komplek Polres Malang, Sabtu (13/10/2018).

Dari sejumlah saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan, lima di antaranya sudah tiba di lokasi.

Hasil Penggeledahan di Kabupaten Malang, KPK Resmi Tetapkan Tiga Tersangka

Pencuri di SMAN 10 Malang Nyamar Jadi Pengorder Buku Saat Beraksi, Ngaku Cari Uang untuk Bayar Kos

Mereka adalah Willem Petrus Salamena, Hari Mulyanto, Moh Zaini Ilyas, Wahyudi, dan Choiriyah.

Di sela pemeriksaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Malang, Willem Petrus Salamena mengakui bahwa dirinya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi.

Ia menyebut diperiksa sebagai saksi atas kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011.

"Saya siapkan data dokumen APBD mulai 2010 sampai 2013. Sebelumnya saya juga pernah diperiksa di Jakarta untuk kasus yang sama tahun 2016 lalu," katanya, Sabtu (13/10/2018).

9 Saksi Termasuk Para Pejabat Pemkab Malang Diperiksa KPK, Ada Juga Cipto Mantan Sekda Kota Malang

Didenda Rp 100 Juta dan Tanpa Penonton Sampai Akhir Musim, Arema FC Ungkap Rentetan Dampak ke Klub

Lebih lanjut, saat penggeledahan di Kantor BPKAD beberapa waktu lalu, Willem menjelaskan, ada beberapa dokumen yang disita KPK.

Dokumen tersebut merupakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 12 lembar.

"Itu dokumen pencairan untuk tahun 2011. Sebab, memang fokus utamanya di situ," imbuhnya.

Shaggydog Menghentak Panggung Jatim Fair 2018 di Hari Jadi Jawa Timur ke-73  

Seusai Diperiksa KPK Selama 4 Jam, Mantan Kepala BLH Kabupaten Malang Mengaku Pusing

Di sisi lain, Willem mengakui masih belum diperiksa oleh KPK.

Ia mengaku baru mengisi data diri untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Masih belum diperiksa. Ini tadi masih istirahat, mungkin nanti akan sampai malam," tandasnya.

Penulis: Alfi Syhari Ramadana
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved