Penyelesaian Pembahasan 30 Raperda dan Pengawalan ABPD 2019 Jadi Prioritas DPRD Kota Malang

TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Setelah dilantik menjadi Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto langsung tancap gas bekerja.

Dalam waktu dekat, penyelesaian pembahasan 30 Raperda serta pengawalan ABPD 2019 Kota Malang menjadi prioritas Ketua DPRD Kota Malang Periode 2014–2019, Bambang Heri Susanto.

Pembahasan tentang 30 Raperda dan pengawalan APBD 2019 menjadi prioritas utama karena berkenaan dengan tupoksi legislatif secara langsung.

• 6 Mantan Anggota DPRD Kota Malang Dituntut Berbeda-beda, Ini Alasan Jaksa KPK

“Pengawalan APBD 2019 akan mulai dijalankan. Hari ini pun sudah mulai dijalankan,” tegas Bambang Heri Susanto saat ditemui di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (28/11/2018).

Pengawalan APBD 2019 dikatakan Bambang Heri Susanto akan dilakukan secara lebih signifikan.

Masing-masing komisi yang ada harus terus memetakan persoalan yang ada, mengawasi pekerjaan yang dilakukan OPD mitra, dan melakukan evaluasi dan laporan rutin.

• Sejarah Bunga Tabebuya Bisa Mekar di Surabaya dan Viral, Didatangkan dari Malang, Bukan Jepang

Tidak hanya itu, beberapa pengawalan pelaksanaan APBD 2019 di bidang infrastruktur, retribusi, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat akan diawasi betul oleh pihaknya.

Secara teknis, pemantauan ketat itu dilakukan dengan cara melihat secara rinci pengajuan anggaran yang dikeluarkan oleh OPD Pemkot Malang.

Bahkan Bambang Heri Susanto mengatakan akan turun langsung melihat barang di lapangan.

• Wakil Wali Kota Malang,Sofyan Edi Jarwoko Minta Dana Bantuan Sosial Tidak Disalahgunakan

“Kita lihat dari pengajuan OPD, setelah itu kita break down dan sidak di lapangan. Ya ke depan inilah, kita jaga amanah dari masyarakat Kota Malang,” terang Bambang Heri Susanto.

Sementra prioritas lainnya adalah menyelesaikan pembahasan Raperda yang diusulkan.

Ia menegaskan, di sisa waktu satu bulan sebelum akhir tahun ini, empat buah Raperda harus selesai dibahas dan diteken.

• Berkunjung ke Panti Asuhan Santa Theresia Kota Malang, Imaculata Umiyati Beri Motivasi Anak-anak

“Kita akan menyelesaikan beberapa Raperda yang sudah dibahas oleh Bamus, sampai akhir 2018 ini,” tegasnya.

Raperda yang akan diselesaikan hingga akhir tahun ini di antaranya adalah Raperda Minuman Beralkohol (Minol), perubahan Perda pajak daerah, Raperda toko modern dan Raperda pengendalian TBC.

Sementara itu, Bambang Heri Susanto juga melantik dua anggota baru hasil PAW DPRD Kota Malang.

Dua orang anggota lama yang diganti yakni anggota Fraksi PAN Subur Triono dan anggota Fraksi PDI Perjuangan Priyatmoko Oetomo.

• Honda DBL Camp 2018, Misi Gadis Asal Malang Menembus Skuad DBL ALL Star di Tahun Akhirnya di SMA

Berdasarkan SK Gubernur Jatim nomor 171.420/1130/11.2.2018, Subur Triono digantikan oleh Eko Hadi Purnomo.

Penggantian itu didasarkan dari surat pengajuan pergantian dari Partai Amanat Nasional.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa Subur terlah diberhentikan oleh partai pada 13 September 2018.

Sementara untuk Priyatmoko Oetomo, diberhentikan berdasarkan SK Gubernur Jatim bernomor 171.420/1271/11.2.2018 tentang peresmian PAW anggota DPRD Kota Malang, usulan PDI Perjuangan untuk mengangkat Arif Sapto Wahyudi menggantikan Priyatmoko Oetomo.

• Pasar Pagi di Pasar Batu Hasilkan 10 Ton Lebih Limbah Sayuran

“Langsung kami lakukan PAW agar kelengkapan dewan dapat berjalan maksimal. Langsung bekerja,” tegas Bambang Heri Susanto.

Sekretaris DPD PAN Kota Malang, Dito Arief menjelaskan, penggantian Subur Triono sendiri dikarenakan yang bersangkutan telah berganti partai dan menjadi calon legislatif di daerah lain.

"Ada dua alasan sebenarnya. Pertama karena sebelumnya ada kasus penggelapan uang yang berujung pidana. Kemudian ada pemecatan, ditambah lagi karena pindah partai ke Hanura, maka otomatis keluar dari partai," pungkasnya. (Benni Indo)